RIAU.WAHANANEWS.CO - Kampar
Polemik dugaan pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kampar yang dititipkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kampar, Provinsi Riau, terus menuai sorotan publik. Anggaran kerja sama media yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp5 miliar kini menjadi perbincangan hangat di kalangan insan pers, aktivis, hingga pemerhati tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:
Oknum Diduga Anggota Mengaku Kopassus Aniaya Satpam di Tapung Hulu, Lima Korban Luka-Luka – Kuasa Hukum PT NKS Desak Polisi Bertindak Tegas
Kali ini kritik datang dari Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Insan Pemerhati Pers Indonesia (KIPPI), Nelson Hutahean. Ia menilai perlu ada transparansi penuh terhadap mekanisme penyaluran dan pemanfaatan anggaran publikasi tersebut agar tidak menimbulkan dugaan praktik kolusi maupun nepotisme.
Menurut Nelson, muncul pertanyaan publik terkait sejumlah media yang diduga memperoleh kerja sama meski kualitas dan aktivitas jurnalistiknya masih dipersoalkan oleh sebagian kalangan.
"Kolusi adalah kerja sama yang dilakukan secara tertutup untuk memperoleh keuntungan tertentu, sedangkan nepotisme adalah pemberian fasilitas berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Kami menduga perlu ada penelusuran lebih lanjut terhadap proses penetapan media penerima kerja sama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat," ujar Nelson saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga:
Anggota DPRD Kampar Disiram Air Cabai, Pelaku Akui Dengar Bisikan Gaib
Ia juga menyoroti mekanisme verifikasi media yang pada tahun 2026 disebut terpusat di Diskominfo Kampar. Menurutnya, perubahan pola tersebut dibandingkan tahun sebelumnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi adanya pengondisian tertentu.
"Kami melihat ada perubahan mekanisme yang perlu dijelaskan secara transparan. Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup akses informasi kepada publik maupun insan pers," katanya.
Namun yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Kepala Diskominfo Kampar yang beredar di sejumlah media terkait adanya ratusan media yang disebut mendukung atau membelanya dalam menghadapi pemberitaan negatif.
