Bupati dengan tegas mengatakan hal tersebut agar acara berlangsung dengan aman, tertidur dan berjalannkancar selama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Riau ke-44 tahun 2026 dan pacu jalur rayon II di Teluk Kuantan, Jumat (12/6/2026).

Karena, kedua agenda besar tersebut dijadwalkan akan berlangsung serentak pada 26 Juni - 3 Juli 2026 mendatang dan Kota Teluk Kuantan akan dipadati lebih dari ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

"Petugas harus memahaman regulasi yang merupakan modal utama bagi aparat penegak Perda dalam bertugas" katanya di Teluk Kuantan, Minggu.

Misalnya, petugas pengatur lalu lintas dalam menjalankan fungsi pelayanan serta penertiban di lapangan saat acara digelar di Tepian Narosa Kota Teluk Kuantan.

Suhardiman Amby menyebutkan, Perdanya ada 180, sementara anggota Satpol PP sekitar 200 orang, maka minimal satu orang harus menguasai satu Perda.

Begitu juga dengan Dishub, jika personelnya tidak paham aturan lalu lintas serta Perda pendukungnya, maka bagaimana mungkin para pengemudi bisa tertib?

"Semua instansi terkait untuk saling bersinergi dan mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas," tegasnya

Untuk mensukseskan perhelatan akbar di Kuansing, semua petugas menjalankan tugas di lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dengan mengedepankan pemberian imbauan terlebih dahulu kepada masyarakat secara santun tanpa arogansi.

Jika imbauan tidak diindahkan, petugas berwenang melakukan penindakan tegas sesuai aturan demi menjaga keteraturan dan tata ruang daerah.

"Karena, suksesnya agenda besar di Kuansing akan mengharumkan nama daerah," ujarnya.

Menyadari beratnya beban tugas yang akan dihadapi menjelang dan selama pergelaran acara, Bupati secara khusus meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak mengabaikan hak-hak para petugas.

Karena Kuansing sebagai tuan rumah MTQ tahun 2026, maka semua pihak harus optimal dalam mensukseskan acara tersebut dan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Berdasarkan instruksi Bupati Suhardiman Amby, Kapala Satpol PP Kuansing Rio K belum dapat diminta keterangan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM KPK Independen Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendesak Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) dan pihak kepolisian untuk menindak tegas dugaan perusakan serta penguasaan kawasan hutan mangrove di Sungai Kemudi, Kepenghuluan (Desa) Teluk Piayi, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Sekertaris DPD KPK Independen Rokan Hilir, Supiar, meminta aparat penegak hukum memproses setiap pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian lingkungan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di sektor kehutanan.

"Apabila terbukti terjadi perusakan dan penguasaan kawasan hutan mangrove di Teluk Piayi, kami meminta Gakkumhut dan kepolisian segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," ujar Supiar, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, hutan mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi, habitat berbagai biota, penyerap karbon, serta bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Perlindungan terhadap kawasan mangrove juga diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Di sisi lain, muncul dugaan adanya alih fungsi kawasan hutan mangrove yang masuk dalam area kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur Jaya Bersama di Sungai Kemudi. Kawasan yang sebelumnya ditumbuhi mangrove dilaporkan telah berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Ketua KTH Makmur Jaya Bersama, Nanang Kasim, menjelaskan bahwa kelompoknya memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 untuk mengelola kawasan seluas 184 hektare secara lestari tanpa merusak tutupan hutan.

"Benar ada lahan KTH yang diserobot dan telah ditanami sawit oleh pihak yang bukan anggota kelompok. Kami sudah beberapa kali menyampaikan larangan, namun aktivitas tersebut tetap berlangsung sehingga kami melaporkannya ke Gakkumhut," kata Nanang saat mendampingi tim Gakkumhut dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagan Siapiapi melakukan peninjauan lapangan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut turut dibenarkan oleh pihak KPH Bagan Siapiapi. Adam, staf KPH, menyebut pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran terkait pemanfaatan lahan yang berada dalam area kelola KTH.

"Benar, terdapat laporan mengenai penyerobotan lahan KTH dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumhut untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Balai Gakkumhut Sumatera melalui Seksi Wilayah II Pekanbaru menyatakan laporan masyarakat telah diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Penyidik Gakkumhut, Purnama, mengatakan pengaduan tersebut telah diregistrasi dan tim telah melakukan peninjauan ke lokasi.

"Laporan sudah diregistrasi dan tim Gakkumhut telah turun ke lapangan untuk melakukan tindak lanjut," kata Purnama saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya memperoleh keterangan dari Penghulu Teluk Piayi, Hario Wibowo. Upaya konfirmasi telah dilakukan baik dengan mendatangi kantor kepenghuluan maupun melalui sambungan telepon, namun belum memperoleh tanggapan.

Masyarakat berharap proses penanganan laporan tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang terjadi guna mencegah kerusakan hutan mangrove yang lebih luas serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dunia digital memiliki dua sisi yang berbeda ada yang kegunaannya bermanfaat namun ada juga yang justru menimbulkan masalah bagi penggunanya terutama untuk kalangan pelajar mengantisipasi hal itu Infinity Center Pekanbaru melakukan kegiatan sosialisasi kepada siswa/siswi SMA NEGERI 9 Pekanbaru pada hari jum’at pagi .

Sosialisasi mengangkat tema Generasi Cerdas untuk Masa Depan Cerah berlangsung di halaman sekolah dengan sebagai peserta nya adalah siswa/siswi kelas 10 dan 11 SMA NEGERI 9 Pekanbaru dan di dampingi oleh para guru . 

“ Ini adalah kegiatan yang kami hadirkan untuk di tingkat pelajar guna memberikan edukasi kepada pelajar bahwa jangan di kemudian hari mereka mewariskan hutang dari orang tua nya yang mana itu dapat mengganggu fokus mereka untuk masa depan “ ungkap Yannes Rikumahu selaku pengawas Infinity Center Group . 

Ada tiga poin pembahasan dalam sosialisasi ini mengenai bahaya judi online , dampak dan resiko dari pinjaman online serta mengantisipasi pergaulan bebas ketiga pembahasan disampaikan oleh Robby Kurniawan,S.I.Kom , Shena Nugraha dan Deva Hasnah Rabbani,S.Psi dalam waktu satu jam seluruh peserta tampak memahami apa yang disampaikan . 

Turut hadir membersamai Infinity Center pengawai Kementerian Sosial Sri Wahyuni juga menjadi pembicara saat sosialisasi dan tentunya mendapat dukungan terhadap kegiatan sosialisasi ini . 

Kepala sekolah SMA NEGERI 9 Pekanbaru Dra. Darmina,M.Pd mengucapkan terimakasih atas terlaksana nya kegiatan sosialisasi ini dengan berharap apa yang di sampaikan dapat di implementasi kan oleh seluruh siswa/siswi . 

Kedepan Infinity Center Pekanbaru akan terus melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah khususnya yang ada di pekanbaru guna memberikan edukasi kepada para pelajar .

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar Bersubsidi dalam proyek strategis nasional kembali mencuat. Kali ini sorotan tertuju kepada PT Fitra Wika yang diketahui menjadi salah satu subkontraktor dalam pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat.

Temuan tersebut terpantau langsung oleh awak media saat melakukan investigasi di lokasi pekerjaan yang berada di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (11/6/2026).

Investigasi dilakukan setelah awak media menerima informasi dari warga setempat yang mencurigai adanya penggunaan Biosolar Bersubsidi untuk operasional alat berat di lokasi proyek.

"Kami menduga proyek pembangunan tol ini masih menggunakan Biosolar Bersubsidi. Warnanya terlihat kuning kehijauan. Kalau mau melihat lebih jelas, datanglah pagi hari karena biasanya mereka melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Berbekal informasi tersebut, awak media turun langsung ke lapangan. Di lokasi, terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan pengisian bahan bakar ke alat berat menggunakan jerigen berkapasitas sekitar 30 liter.

Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan jerigen sebagai sarana distribusi BBM, salah seorang pekerja mengaku bahwa mobil tangki yang biasa digunakan sedang mengalami kerusakan.

"Untuk saat ini kami masih menggunakan mobil pikap sebagai distribusi pengisian BBM karena mobil tangki kami sedang rusak," ujarnya.

Namun yang menjadi perhatian bukan hanya metode distribusinya, melainkan sumber BBM yang digunakan. Dugaan penggunaan Biosolar Bersubsidi untuk kegiatan usaha berskala besar menjadi persoalan serius karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan pemerintah terkait peruntukan BBM subsidi.

Menariknya, saat awak media melakukan penelusuran di lapangan, seorang pekerja justru mempertanyakan mengapa hanya perusahaannya yang menjadi sorotan.

"Kenapa hanya kami saja yang bapak soroti? Di dalam proyek pembangunan tol ini ada tiga perusahaan atau subkontraktor yang bekerja," ucapnya.

Meski demikian, berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, pada saat investigasi berlangsung hanya aktivitas pengisian BBM oleh PT Fitra Wika yang ditemukan dan terdokumentasi oleh awak media.

Biosolar Bersubsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi sektor-sektor tertentu dan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi energi. Tujuannya jelas, yakni menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan mendukung sektor yang membutuhkan.

Karena itu, apabila benar terdapat perusahaan/kontraktor yang memanfaatkan BBM subsidi untuk operasional proyek bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, maka tindakan tersebut layak dipertanyakan secara serius.

Publik tentu tidak ingin melihat dana subsidi yang berasal dari uang negara justru dinikmati oleh kegiatan usaha yang semestinya mampu membeli BBM non-subsidi atau BBM industri sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara moral, keuntungan bisnis tidak seharusnya dibangun dari pengurangan hak masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang semakin marak telah menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keamanan jembatan penghubung antara Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kondisi ini terpantau secara langsung oleh awak media saat melakukan pengecekan di lokasi pada Rabu, (10/6/2026)

Praktik pertambangan ilegal tersebut tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem alam, tetapi juga telah memporak-porandakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri secara luas. Bahkan, keberadaan fasilitas umum seperti jembatan penghubung tersebut dinyatakan terancam kerusakan yang semakin parah akibat perubahan alur sungai dan pengikisan tanah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan. 

“Selain merusak alam, DAS Indragiri juga dihancurkan secara perlahan, hingga akhirnya fasilitas umum yang digunakan oleh ribuan warga pun terancam bahaya,” ungkap seorang warga yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. 

Selanjutnya, setiap hari puluhan rakit penyedot dijadikan alat untuk mengambil material dari dasar sungai dalam jumlah yang belum dapat dipastikan secara pasti volumenya. Aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan semakin terasa nyata di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, harapan besar disampaikan agar Polda Riau segera dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan penindakan tegas, agar praktik ilegal tersebut tidak dibiarkan semakin merajalela dan merugikan kepentingan banyak pihak.

Di tempat terpisah, desakan serupa disampaikan oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indragiri Hulu, Rudi Walker Purba, yang memohon agar Kapolres Inhu melalui jajaran Kapolsek Kelayang segera mengambil langkah nyata untuk menertibkan aktivitas yang semakin berkembang pesat di kedua kecamatan tersebut. Ia juga menyoroti adanya aktivitas penyedotan pasir dan batu di sepanjang aliran Sungai Indragiri yang diduga kuat tidak dilengkapi dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Selain itu, informasi mengenai kondisi Sungai Indragiri yang semakin memprihatinkan juga disampaikan secara resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan agar kerusakan yang terjadi dapat segera diteliti dan dicarikan solusi terbaik, mengingat peran strategis sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang diterima terkait langkah penanganan yang akan diambil oleh pihak berwenang.

"Kita apresiasi kerja keras mereka untuk memulihkan sistem kelistrikan yang belakangan ini bermasalah karena cuaca ekstrem. Siang dan malam di tengah hujan mereka tetap bekerja untuk memperbaiki sistem kelistrikan, karena 12 tower terdampak hujan angin beberapa waktu lalu," tegas Binsar Simarmata, dikutip dari Analisadaily.com, Rabu (10/6/2026). 

Disampaikan politisi Perindo yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu, gangguan sistem kelistrikan di Sumatera Utara yang terjadi belakangan ini disebabkan cuaca ekstrem, berupa hujan lebat disertai angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan pada 12 tower transmisi di Galang, Sei Mangkuk.

Kondisi tersebut tentu saja berkorelasi pada berkurangnya kemampuan penyaluran daya listrik dan menyebabkan perlunya pengaturan pasokan listrik secara terukur pada sebagian wilayah Sumatera Utara. Tidak terkecuali Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Apalagi transmisi tersebut merupakan tulang punggung interkoneksi Sumatera.

Sejak 5 Juni 2026, PT PLN (Persero) telah melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan dengan mengerahkan 154 personel PLN dan mitra kerja untuk melaksanakan pembangunan tiga Tower Emergency Restoration System (ERS). Selain personel teknis, puluhan personel pendukung turut dikerahkan bekerja siang dan malam untuk membantu mobilisasi peralatan, pengantaran logistik, serta mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan.

Dalam rangka mempercepat proses pemulihan, PLN juga bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memobilisasi tujuh set Tower ERS dari Jakarta, Balikpapan, dan Banjarbaru. Seluruh peralatan tersebut telah tiba di lokasi pekerjaan pada 7 Juni 2026.

Pembangunan tiga Tower ERS berhasil diselesaikan pada Senin, 8 Juni 2026. Setelah penyelesaian struktur tower, tim langsung melanjutkan pekerjaan penarikan dan pemasangan konduktor. Hingga Selasa malam, 9 Juni 2026, pemasangan konduktor untuk dua fasa, yaitu fasa S dan fasa T, telah berhasil diselesaikan.

Pada Rabu, 10 Juni 2026, pekerjaan dilanjutkan dengan penarikan konduktor fasa R serta perbaikan travers pada tower T17 dan T21. Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara intensif dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ketelitian teknis agar jaringan transmisi dapat segera kembali beroperasi secara optimal.

PLN terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Upaya ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik serta meminimalkan dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian.

"Kita sangat berterima kasih atas kerja keras para petugas untuk memulihkan listrik di daerah kita," pungkas Binsar Simarmata.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Unit Reaksi Cepat RAGA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap sekaligus mengamankan seorang pria ADK yang diduga sebagai pelaku penodongan senjata api (Senpi) jenis Air Softgun.

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum dari Mapolres Rohil, Selasa (9/6/2026) menyebutkan, bahwa selain menangkap terduga pelaku, tim RAGA Polres Rohil juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa, satu pucuk air soft gun jenis Glock 22 serta pakaian yang dikenakan saat kejadian.

Dimana, pengungkapan kasus ini dilakukan usai video tersebut viral dengan memperlihatkan seorang pria diduga mengancam pengendara lain dengan senjata api di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa melalui Kasat Reskrim AKP Kris Tofel STrK SIK menjelaskan, bahwa begitu video tersebut menyebar luas di media sosial, tim RAGA langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan analisis digital.

Melalui pendalaman informasi serta bantuan perangkat Inafis Polri, petugas berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial ADK. 

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa terjadi pada Minggu (07/06/2026) tepatnya saat berada di Jalan Rantau Bais, Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Tanah Putih. 

Kejadian itu bermula dari kemacetan akibat sistem buka-tutup jalan. Terduga pelaku yang sedang melaju menuju Sungai Rokan terlibat perselisihan dengan pengendara lain berinisial M terkait situasi lalu lintas. 

Dan dalam kondisi emosi, terduga pelaku diduga mengeluarkan satu pucuk air soft gun jenis Glock 22 dan mengarahkannya kepada pengendara tersebut. 

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Senin (08/06/2026) tim RAGA Satreskrim Polres Rokan Hilir berkolaborasi dengan RAGA Satreskrim Polres Bengkalis yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim setempat.

Penyelidikan dilakukan di wilayah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, terduga pelaku bersikap kooperatif dan bersedia menemui petugas.

" Saat diperiksa, terduga pelaku mengakui semua perbuatannya sebagaimana yang terekam dalam video viral itu," jelas Kasat.

Petugas, lanjutnya lagi kemudian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa satu pucuk air soft gun jenis Glock 22 serta pakaian yang dikenakan saat kejadian.

" Terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga akan meminta keterangan korban dan saksi guna melengkapi berkas perkara," terang Kasat Reskrim. 

Sejalan dengan itu, Polres Rokan Hilir mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga emosi dan bersikap sabar saat berkendara, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain atau menimbulkan keresahan. 

" Pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas AKP Kris Tofel.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Guna melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif, Polres Rokan Hilir bersama seluruh jajaran Polsek melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba secara serentak di berbagai sekolah se-Kabupaten Rokan Hilir, Senin pagi (8/6/2026). 

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini menyasar siswa-siswi tingkat SMP, MTs, SMA, dan SMK, dengan melibatkan para Kapolsek, personel kepolisian, pihak sekolah, guru, serta ratusan pelajar sebagai peserta.

Kegiatan utama di tingkat Polres dipusatkan di Musholla MTsN 1 Rokan Hilir, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hilir AKP M. Sodikin, S.H., M.Si., didampingi Kasat Binmas AKP Sahdin Damanik beserta personel kedua satuan.

Dalam pemaparannya, siswa-siswi diperkenalkan dengan berbagai jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan fisik dan mental, serta ancaman sanksi hukum berat bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredarannya.

Secara bersamaan, kegiatan serupa juga berlangsung di wilayah hukum Polsek Tanah Putih, Bangko Pusako, Panipahan, Pujud, Kubu, Rantau Kopar, Sinaboi, Rimba Melintang, Simpang Kanan, Tanah Putih Tanjung Melawan, Bagan Sinembah, Batu Hampar, dan Bangko. Di masing-masing lokasi, Kapolsek bertindak sebagai narasumber yang memberikan edukasi, motivasi, serta imbauan agar pelajar tegas menjauhi narkoba dan berani melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi peredaran di lingkungan sekitar.

Kapolres Rokan Hilir menegaskan bahwa generasi muda adalah aset berharga bangsa yang wajib dilindungi. Oleh sebab itu, pendekatan pencegahan melalui edukasi terus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran bersama dalam memerangi narkoba sejak dini. 

“Melalui kegiatan ini, kami ingin siswa memahami risiko nyata yang ditimbulkan narkoba, mulai dari rusaknya kesehatan, hancurnya masa depan, hingga jeratan hukum. Kami juga berharap mereka memiliki keberanian untuk menolak ajakan buruk dan menjadi teladan bagi teman-temannya,” ujarnya.

Diharapkan, ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para pelajar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, berkarakter, dan bebas dari pengaruh buruk. Kegiatan ini sekaligus menjadi dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika, demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda, Polsek Panipahan Polres Rokan Hilir menggelar sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba di SMAN 1 Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada Senin pagi (8/62026). 

Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah mulai pukul 08.45 WIB ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Panipahan IPTU Subiarto A. Tampubolon, S.H., M.H., Kepala Sekolah Maryadi, para guru, Duta Anti Narkoba Panipahan, personel kepolisian, serta ratusan siswa-siswi. 

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya narkoba, menyadarkan pelajar akan konsekuensi hukum yang mengancam, serta mengajak mereka berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkoba. 

Dalam sambutannya, Kapolsek menegaskan bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Ia menyampaikan bahwa peredaran narkoba kini tidak hanya terbatas di kota besar, tetapi telah merambah hingga ke daerah dan menyasar kalangan pelajar. “Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang memicu ketergantungan. Ia merusak fisik, mental, hingga menghancurkan cita-cita dalam waktu singkat,” tegasnya.

Kapolsek juga mengingatkan modus umum yang sering digunakan pengedar: menawarkan secara gratis di awal untuk memicu ketergantungan, sebelum akhirnya memanfaatkan korbannya. Ia memaparkan faktor risiko yang membuat remaja rentan terjerumus, mulai dari rasa ingin tahu yang tidak terarah, salah memilih pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, hingga minimnya pengetahuan tentang dampak buruknya. 

Penyuluhan juga menguraikan dampak nyata penyalahgunaan narkoba: mulai dari kerusakan otak, gangguan saraf, halusinasi, kerusakan organ tubuh, hingga risiko kematian akibat overdosis.

 Secara sosial, dampaknya meliputi turunnya prestasi belajar, renggangnya hubungan keluarga, hilangnya kepercayaan masyarakat, hingga terlibat tindak pidana. Tak kalah penting, dijelaskan pula sanksi hukum berat yang menanti siapa pun yang terlibat, baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Sebagai langkah perlindungan diri, pelajar diajak memperkuat iman, mematuhi nasihat orang tua dan guru, memilih teman yang positif, aktif dalam kegiatan bermanfaat, serta berani melapor jika mengetahui indikasi peredaran narkoba. Di akhir penyampaian, seluruh peserta bersemangat meneriakkan komitmen: “Say No To Drugs, Prestasi Yes, Narkoba No!”

Materi dilanjutkan oleh Duta Anti Narkoba Panipahan yang menekankan bahwa narkoba bukan simbol pergaulan modern, melainkan racun yang mematikan masa depan. 

Sementara itu, Kepala Sekolah Maryadi menyampaikan apresiasi yang tinggi. “Kegiatan ini sangat berharga untuk membentuk karakter siswa yang tangguh menghadapi ancaman zaman,” ujarnya. Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya bersinergi dengan kepolisian dan orang tua demi menjaga lingkungan pendidikan tetap bersih.

Kegiatan berjalan aman, tertib, dan mendapat sambutan antusias dari seluruh peserta. Diharapkan, ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga generasi muda Pasir Limau Kapas tumbuh menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba dan mewujudkan wilayah yang sehat, aman, serta bebas dari zat adiktif berbahaya.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Polemik dugaan pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kampar yang dititipkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kampar, Provinsi Riau, terus menuai sorotan publik. Anggaran kerja sama media yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp5 miliar kini menjadi perbincangan hangat di kalangan insan pers, aktivis, hingga pemerhati tata kelola pemerintahan.

Kali ini kritik datang dari Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Insan Pemerhati Pers Indonesia (KIPPI), Nelson Hutahean. Ia menilai perlu ada transparansi penuh terhadap mekanisme penyaluran dan pemanfaatan anggaran publikasi tersebut agar tidak menimbulkan dugaan praktik kolusi maupun nepotisme.

Menurut Nelson, muncul pertanyaan publik terkait sejumlah media yang diduga memperoleh kerja sama meski kualitas dan aktivitas jurnalistiknya masih dipersoalkan oleh sebagian kalangan.

"Kolusi adalah kerja sama yang dilakukan secara tertutup untuk memperoleh keuntungan tertentu, sedangkan nepotisme adalah pemberian fasilitas berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Kami menduga perlu ada penelusuran lebih lanjut terhadap proses penetapan media penerima kerja sama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat," ujar Nelson saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026).

Ia juga menyoroti mekanisme verifikasi media yang pada tahun 2026 disebut terpusat di Diskominfo Kampar. Menurutnya, perubahan pola tersebut dibandingkan tahun sebelumnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi adanya pengondisian tertentu.

"Kami melihat ada perubahan mekanisme yang perlu dijelaskan secara transparan. Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup akses informasi kepada publik maupun insan pers," katanya.

Namun yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Kepala Diskominfo Kampar yang beredar di sejumlah media terkait adanya ratusan media yang disebut mendukung atau membelanya dalam menghadapi pemberitaan negatif.

Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tafsir yang kurang sehat terhadap independensi pers. Sebab, dalam sistem demokrasi, media bukanlah alat pembela pejabat maupun alat untuk menyerang pihak tertentu, melainkan instrumen kontrol sosial yang bekerja berdasarkan fakta dan kepentingan publik.

"Jika benar ada pernyataan bahwa ratusan media membekingi atau siap membela seorang pejabat, maka itu menjadi persoalan serius dari sudut pandang etika komunikasi publik. Media tidak boleh diposisikan sebagai pasukan pengaman citra pejabat. Pers bekerja untuk masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan kekuasaan," tegas Nelson.

Ia menambahkan, pejabat publik seharusnya menjawab kritik dengan data, transparansi, dan keterbukaan informasi, bukan dengan narasi yang dapat menimbulkan kesan adanya dukungan media secara kolektif.

Dalam negara demokrasi, lanjut Nelson, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kewajiban pejabat untuk membuka ruang pengawasan. Kritik dan pemberitaan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang dijamin undang-undang.

"Kritik tidak bisa dibungkam dengan klaim dukungan media. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang terang mengenai penggunaan anggaran, dasar penunjukan media, serta manfaat yang diperoleh publik dari setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan," ujarnya.

DPP LSM KIPPI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana Pokir yang dikelola melalui kerja sama media tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendorong DPRD Kampar untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta meminta aparat penegak hukum dan lembaga antirasuah melakukan telaah apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kami berharap Ketua DPRD Kampar menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Jika memang tidak ada persoalan, maka transparansi akan menjadi jawaban terbaik. Namun jika ditemukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutup Nelson.

Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media kepada kadis Kominfo kabupaten Kampar masih belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kampar belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik dan dugaan yang disampaikan sejumlah pihak terkait pengelolaan anggaran kerja sama media tahun 2026

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial EI (41) yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Kapolsek Pujud AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si menjelaskan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, Kapolsek bersama Kanit Reskrim IPDA Fahrudin Ahmadi Rambe, S.Pd dan tim langsung melakukan penyelidikan intensif.

“Setelah mendapatkan data yang akurat, tim bergerak menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang saat itu berada di dalam mobil terparkir di belakang rumahnya,” jelas Kapolsek.

Penangkapan dan penggeledahan dilakukan secara prosedural. Sebelumnya, petugas telah menghadirkan Ketua RT setempat serta memperlihatkan surat perintah tugas, surat penangkapan, dan surat penggeledahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti utama berupa: 

- 5 paket diduga sabu dengan berat kotor 6,54 gram

- 26 paket diduga ekstasi dengan berat kotor 13,80 gram

Kedua jenis narkotika tersebut disimpan di dalam tas sandang berwarna cokelat milik tersangka. 

Selain itu, turut diamankan barang bukti pendukung lainnya, yaitu plastik kemasan kosong, dua buah mancis, alat pipet, alat hisap, uang tunai sebesar Rp3.539.000 yang diduga hasil transaksi, satu unit ponsel, serta satu unit mobil Daihatsu Sigra yang diduga digunakan untuk kegiatan kejahatan tersebut. 

Saat diperiksa, tersangka mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut. Ia menyebut barang itu diperoleh dari pihak lain yang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan tahap awal. Selanjutnya, perkara akan dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hilir untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek menegaskan, pihaknya akan terus gencar memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama dan informasi yang disampaikan warga. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan demi terciptanya lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba,” tegasnya.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dipimpin langsung oleh Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H., kegiatan ini melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke lapangan menemui warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara pihak kepolisian dan masyarakat.

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako yang terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, mie instan, dan telur. Bantuan tersebut diterima oleh sembilan warga yang membutuhkan, yakni:

1. Ibu Sukarni (Kepenghuluan Suka Maju)

2. Bapak Rondang (Kepenghuluan Meranti Makmur)

3. Ibu Eva Gultom (Kepenghuluan Gelora)

4. Bapak Selamat (Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan)

5. Bapak Asmadi (Kepenghuluan Salak)

6. Bapak Misnan (Kepenghuluan Makmur Jaya)

7. Ibu Saripah (Kelurahan Bagan Batu Kota)

8. Ibu Embun (Kelurahan Bagan Sinembah Kota)

9. Ibu Asmiati atau akrab disapa Nenek Kripik (Kelurahan Bahtera Makmur Kota)

Penyerahan bantuan dilakukan oleh masing-masing Bhabinkamtibmas di wilayah binaannya, yaitu Bripka Heru Susanto, S.H., Aipda C. Mangunsong, Aipda F. Sitanggang, Brigadir Wibowo, Aipda Fitriadi Hasibuan, S.H., Aipda Muhammad Yakub, S.H., Bripka Juraida, Brigadir Muliyadi, dan Bripka Faisal Arif, S.H.

Tak hanya berbagi bantuan, personel kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

Kapolsek Bagan Sinembah menegaskan bahwa program Jumat Sedekah ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk empati kepada sesama.

“Jumat Sedekah adalah wujud kepedulian kami terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka. Perlu diketahui, Polri tidak hanya hadir untuk menegakkan hukum, tetapi juga hadir untuk berbagi dan menjadi sahabat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar AKP Gian.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kehangatan. Para penerima bantuan pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial terus terjalin erat, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Bagan Siapi-api, Agus Imam Taufik. Turut mendampingi Danramil Kapten ARH Ujung Tanjung Aswandi, serta Kapolsek Tanah Putih Kompol Yudi.

Dalam pemaparannya, Kalapas menjelaskan bahwa Lapas yang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare ini dikelola secara tertib dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya Balai Latihan Kerja (BLK) dengan peralatan lengkap, serta tempat ibadah yang memadai berupa masjid dan gereja untuk memenuhi kebutuhan rohani seluruh warga binaan. Fasilitas keterampilan disiapkan agar warga binaan dapat mengembangkan kemampuan yang bermanfaat selama masa pembinaan.

Usai meninjau lokasi, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas pengelolaan Lapas yang dinilainya teratur dan didukung sarana yang memadai. Ia menekankan bahwa fasilitas yang tersedia menjadi modal penting agar proses pemasyarakatan berjalan efektif.

Wakil Bupati juga berpesan agar warga binaan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri dan menambah keterampilan.

"Harapan kami, warga binaan yang nantinya bebas bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan masa di sini sebagai titik balik. Dengan fasilitas BLK yang lengkap, ilmu dan keterampilan yang didapat diharapkan dapat diterapkan saat kembali ke masyarakat," tegasnya.

Ia juga menilai keberadaan tempat ibadah yang lengkap sangat penting, mengingat pembinaan rohani merupakan pondasi utama pembentukan karakter. Selain itu, ia berharap sinergi antara pihak Lapas, TNI, dan Polri terus terjalin kuat demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Sementara itu, Kalapas Agus Imam Taufik menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan yang dilakukan. Ia berkomitmen untuk terus memaksimalkan fungsi seluruh fasilitas yang ada. 

"Terima kasih atas kunjungan dan arahan Bapak Wakil Bupati. Kami akan terus mengoptimalkan seluruh fasilitas agar pembinaan warga binaan berjalan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat kelak," ungkapnya.

Kegiatan kunjungan kerja berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan hingga selesai.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Proses pergantian pejabat Penghulu Kepenghuluan (Desa) Balai Jaya telah resmi dilakukan. Kholiqul Amri, SKM., MM yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Penghulu lama, kini menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pejabat baru, Eka Iskandar, S.AP. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung khidmat di Aula Kepenghuluan Balai Jaya, Selasa (3/6/2026). 

Acara pelantikan ini dihadiri langsung oleh Camat Balai Jaya, perwakilan unsur keamanan dan ketertiban, serta para pemangku adat dan masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek Balai Jaya yang diwakili oleh Aiptu Sarmadan, S.H., Danramil yang diwakili oleh Sersa Satu Purngain, Ketua BpKEB, para Kepala Dusun, Ketua RT/RW, serta warga masyarakat setempat yang turut menyaksikan momen pergantian pucuk pimpinan tersebut.

Bertindak sebagai pelantik dalam kegiatan ini adalah Camat Balai Jaya yang melantik pejabat baru atas nama Bupati Rokan Hilir. Dalam amanat dan sambutannya, Camat Balai Jaya menyampaikan ucapan selamat kepada Eka Iskandar, S.AP atas amanah baru yang dipikulnya sebagai Penghulu Balai Jaya.

Camat juga berharap agar penghulu yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan empat poin utama yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin di tingkat masyarakat.

"Selamat bertugas kepada Penghulu Balai Jaya yang baru. Kami berharap Bapak Eka Iskandar dapat menjadi pemimpin yang amanah, selalu dekat dengan masyarakat, berlaku adil kepada semua pihak, serta senantiasa menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Jadilah pelayan yang hadir di tengah warga dan berikan pelayanan prima dalam setiap urusan yang menjadi tanggung jawabnya," pesan Camat.

Selain itu, Camat juga mengapresiasi kinerja Kholiqul Amri, SKM., MM selama menjabat sebagai Penjabat Penghulu sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat Balai Jaya selama ini.

Sementara itu, Eka Iskandar, S.AP yang baru saja dilantik menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun sebelumnya dan berjanji akan bekerja keras mewujudkan harapan masyarakat serta arahan dari pemerintah daerah.

Acara pelantikan berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir, menandai dimulainya masa bakti kepemimpinan Penghulu Balai Jaya yang baru.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Berdasarkan pantauan awak media pada Selasa (2/6/2026), sampah masih terlihat menumpuk di lokasi tersebut. Selain mengurangi keindahan lingkungan, timbunan sampah juga menimbulkan aroma tidak sedap yang dikeluhkan warga dan pengguna jalan yang melintas.

Sejumlah masyarakat berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat lokasi itu berada di jalur utama yang menjadi salah satu wajah Kota Bagan Batu.

Ketua Umum MAPPAALHI, Habib Gultom, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, penanganan sampah yang belum tuntas dapat berdampak pada kenyamanan masyarakat serta citra daerah.

"Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat segera melakukan penanganan yang lebih maksimal. Persoalan sampah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebersihan, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kawasan pusat kota seharusnya mencerminkan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung.

"Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, Bagan Batu harus mampu menampilkan wajah kota yang bersih dan asri. Karena itu, diperlukan perhatian serius agar persoalan sampah ini dapat segera teratasi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPT Kecamatan Bagan Sinembah, Salisol Dimuharom membenarkan adanya kendala dalam proses pengangkutan sampah. 

Menurutnya, keterbatasan armada menjadi faktor utama belum optimalnya pelayanan kebersihan di lapangan.

"Saat ini armada yang dapat beroperasi hanya satu unit. Sementara tiga unit lainnya masih dalam proses perbaikan sehingga kapasitas pengangkutan sampah menjadi terbatas," jelasnya saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah kabupaten agar mendapat perhatian dan dukungan dalam penyediaan sarana operasional yang memadai.

"Kami sudah berupaya melaporkan kendala ini ke tingkat kabupaten. Harapannya ada solusi agar pelayanan pengangkutan sampah dapat kembali berjalan maksimal dan penumpukan di sejumlah titik bisa segera ditangani," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, tumpukan sampah di kawasan depan Pasar Pagi Pajak Lama masih terlihat dan belum seluruhnya terangkut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar persoalan kebersihan tidak berlarut-larut dan lingkungan tetap terjaga.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Polres Rokan Hilir menggelar upacara bendera secara khidmat di halaman Markas Komando Polres Rokan Hilir, Jalan Lintas Riau–Sumut KM 167, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Senin (1/6/2026) pagi.

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh Wakapolres Rokan Hilir, para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, Perwira, serta seluruh personel Polres Rokan Hilir dalam keadaan lengkap dan rapi.

Rangkaian acara berjalan dengan tertib dan penuh penghayatan, dimulai dari penghormatan pasukan, pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, momen mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, penyampaian amanat Inspektur Upacara, hingga diakhiri dengan doa bersama.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan kembali pentingnya menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, serta landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping pemaknaan ideologi negara, Kapolres juga memberikan penekanan khusus terkait sejumlah agenda strategis dan tantangan yang harus dihadapi seluruh personel ke depannya.

Menanggapi masuknya musim kemarau, Kapolres memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan maksimal terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Fungsi Samapta dan Binmas diarahkan untuk terus mempergiat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap serta larangan keras membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu, fungsi Reskrim dan Intelkam harus meningkatkan penegakan hukum, mempercepat penyelidikan, serta melakukan deteksi dini guna mengungkap pelaku pembakaran lahan secara tegas," tegasnya.

Selain isu lingkungan, pimpinan juga menegaskan komitmen tak tergoyahkan Polres Rokan Hilir dalam pemberantasan narkoba, termasuk pembersihan jaringan di lingkungan internal Polri. Para Pejabat Utama diminta melakukan pengawasan ketat dan berjenjang terhadap bawahannya.

 "Apabila ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan narkotika, akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," tandasnya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh elemen satuan untuk memperketat pengamanan markas komando dan pengawasan tahanan, terutama dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan adat dan budaya Bakar Tongkang yang akan segera dilaksanakan. 

Seluruh personel diinstruksikan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Rokan Hilir tetap aman, damai, dan kondusif.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Polres Rokan Hilir untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta meningkatkan komitmen nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kegiatan ini merupakan inisiatif langsung yang digagas oleh Penghulu Kepenghuluan/Desa Harapan Makmur Selatan sebagai upaya nyata menciptakan lingkungan yang aktif, sehat, dan kondusif bagi generasi penerus bangsa. Acara berlangsung meriah dan dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Bhabinkamtibmas, para Kepala Dusun, Ketua RT/RW, serta masyarakat sekitar yang turut hadir memberikan dukungan dan semangat.

Dibuka secara resmi oleh Penghulu Harapan Makmur Selatan, kegiatan ini berjalan dengan sangat antusias. Para peserta terlihat bersemangat mengikuti rute lari yang telah ditentukan, sambil menikmati suasana kebersamaan dan olahraga yang menyenangkan.

Saat ditemui awak media Wahana News di sela-sela acara, Penghulu Harapan Makmur Selatan menjelaskan bahwa kegiatan ini sengaja dirancang sebagai wadah kegiatan positif. Tujuannya agar anak-anak dan remaja di wilayahnya memiliki aktivitas yang bermanfaat serta terhindar dari pengaruh buruk, khususnya bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Acara ini kami gagas semata-mata untuk menyediakan kegiatan yang positif. Kami ingin anak-anak kita, mulai dari SD, SMP, SMA hingga para remaja, memiliki kesibukan yang sehat dan bermanfaat, sehingga mereka jauh terhindar dari bahaya narkoba dan pergaulan yang tidak baik," ungkap Penghulu. 

Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta serta dukungan penuh dari aparat keamanan, perangkat wilayah, dan masyarakat. Kehadiran berbagai elemen tersebut dinilai sangat penting demi kelancaran dan keamanan acara.

"Alhamdulillah, acara berjalan dengan aman, tertib, dan sangat lancar. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilestarikan dan menjadi agenda rutin, agar generasi muda di Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan berkarakter baik," tambahnya.

Kegiatan Basira Fun Night Run ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan antarwarga serta membangun kesadaran bersama dalam menjauhkan generasi muda dari ancaman narkoba.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada Senin (25/5/2026), dipimpin langsung oleh Bhabinkamtibmas Polsek Panipahan, Aiptu Ramadhanis, S.H., yang bertindak mewakili Kapolsek Panipahan, Iptu Subiarto A. Tampubolon, S.H., M.H. Dalam peninjauan tersebut, tim memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala atau faktor yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian masyarakat.

Aiptu Ramadhanis menegaskan bahwa keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan penuh terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan mewujudkan kemandirian pangan serta ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh bangsa.

“Kami akan terus meningkatkan intensitas pemantauan dan pendampingan guna memastikan tanaman jagung tumbuh sehat dan berpotensi menghasilkan panen yang melimpah. Ketahanan pangan adalah langkah strategis yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk Polri. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Aiptu Ramadhanis saat dikonfirmasi awak media, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, peran Polri saat ini tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Melalui pendekatan Presisi, Polri juga hadir untuk mendukung sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Pendampingan kepada kelompok tani menjadi salah satu strategi membangun ketahanan ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal.

“Keberhasilan budidaya jagung ini kami harap dapat berkontribusi besar bagi ketersediaan pangan daerah, sekaligus menjadi penggerak peningkatan pendapatan dan taraf hidup para petani di wilayah Panipahan,” tambahnya.

Kehadiran personel Polri di tengah ladang pertanian mendapatkan sambutan hangat dan respons positif dari masyarakat maupun kelompok tani setempat. Bagi warga, langkah ini bukan sekadar kegiatan pengawasan, melainkan bentuk motivasi nyata serta bukti kedekatan aparat dengan rakyat. Pendampingan ini dinilai sangat membantu, memberikan rasa aman sekaligus semangat baru dalam meningkatkan hasil pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar warga.

Polsek Panipahan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan seluruh elemen masyarakat demi menyukseskan program pemerintah. Di samping berperan aktif mendukung ketahanan pangan, Polri juga tetap konsisten menjalankan tugas pokoknya menjaga stabilitas keamanan, memberantas peredaran narkotika, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kegiatan sosial keagamaan ini tersebar di beberapa titik lokasi, antara lain di Masjid Raya Panipahan Jalan Bhakti, Kelurahan Panipahan Darat; Masjid Baiturrahman Jalan Sei Sampai Niat, Kepenghuluan Panipahan; serta di Rumah Suluk Jalan Madrasah, Kepenghuluan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar.

Secara keseluruhan, masyarakat menerima bantuan sebanyak tiga ekor lembu qurban. Rinciannya, dua ekor merupakan sumbangan dari Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., yang disalurkan untuk warga Panipahan Laut dan masyarakat Kepenghuluan Bagan Cempedak. Sementara itu, satu ekor lainnya merupakan wujud kepedulian Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., yang diperuntukkan bagi warga Panipahan Darat. 

Proses pelaksanaan di wilayah Kecamatan Rantau Kopar dipantau langsung oleh Wakapolres Rokan Hilir, Kompol Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K., didampingi Kabag SDM Polres Rokan Hilir, Kompol Rokhani, serta Kapolsek Rantau Kopar, Iptu Nanang Parinduri, S.H., M.H. Turut hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia pelaksana, serta warga yang berhak menerima pembagian daging qurban.

Sementara itu, di lokasi Kecamatan Pasir Limau Kapas (Panipahan), kegiatan dipantau langsung oleh Kapolsek Panipahan, Iptu Subiarto A. Tampubolon, S.H., M.H., bersama unsur Forkopimcam setempat, para tokoh, panitia, dan masyarakat yang antusias menyambut kegiatan tersebut.

Selain sebagai pelaksanaan ibadah dan wujud kepedulian sosial, kegiatan qurban ini menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat ikatan emosional antara institusi Polri dengan masyarakat luas. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah warga mendapatkan sambutan yang sangat hangat, ramah, dan penuh rasa kekeluargaan.

Kapolres Rokan Hilir menyampaikan bahwa penyaluran hewan qurban ini merupakan bentuk nyata perhatian dan kepedulian pimpinan kepolisian terhadap masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Melalui momentum suci Idul Adha yang kental dengan nilai pengorbanan dan berbagi ini, pihaknya berharap semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus tumbuh dan terjaga.

“Kami berharap momen ini semakin memperkuat hubungan harmonis yang telah terjalin baik antara Polri dengan seluruh lapisan masyarakat. Polri ingin selalu hadir, bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan,” ungkap AKBP Isa Imam Syahroni.

Sepanjang proses penyembelihan hingga pembagian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Daging qurban berhasil dibagikan secara merata dan adil kepada warga yang berhak di wilayah Panipahan dan Rantau Kopar.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Rokan Hilir untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjaga kedekatan, serta menjadi mitra setia warga dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dalam rangka mempererat tali persaudaraan serta menjaga dan memperkuat sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia dengan tokoh agama dan masyarakat, Wakapolres Rokan Hilir, Kompol Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Rumah Suluk Naqsabandiyah yang beralamat di Jalan Madrasah, Kepenghuluan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (27/5/2026) sekira pukul 08.30 WIB, bertepatan dengan momen suci Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kedatangan Wakapolres beserta rombongan disambut hangat dan penuh keakraban oleh Tuan Guru Suluk Naqsabandiyah, Dr. H. Asy’ari Nur, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta para tokoh masyarakat setempat.

Turut hadir mendampingi Wakapolres dalam kegiatan tersebut antara lain, Kabag SDM Polres Rokan Hilir, Kompol Rokhani; Kapolsek Rantau Kopar, Iptu Nanang Parinduri, S.H., M.H.; Camat Rantau Kopar, Nasrudin; Penghulu Bagan Cempedak, Dedi Wahyudi; serta Advokat Hendra Kumar.

Suasana kekeluargaan dan kehangatan sangat terasa sepanjang pertemuan ini. Selain sebagai bentuk penghormatan dan perhatian kepolisian terhadap tokoh agama, kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi, saling bertukar pandangan, dan mempererat kerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan di wilayah hukum Polsek Rantau Kopar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Rokan Hilir menyampaikan pesan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan antarwarga, serta terus memperkuat nilai-nilai keagamaan, budaya, dan toleransi di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa keharmonisan antara aparat, tokoh agama, dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Melalui momen silaturahmi di Hari Raya Idul Adha ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi, bergandengan tangan, dan bekerja sama dengan kepolisian demi menciptakan serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap aman, kondusif, dan damai,” ujar Wakapolres.

Pertemuan ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar kerukunan yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan demi kemajuan dan kenyamanan hidup bermasyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, panitia  Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Syuhada jalan tuanku Tambusai, kelurahan Bagan Batu kota, kecamatan Bagan Sinembah, melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Dalam pelaksanaan tahun ini, panitia berhasil menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing, seluruhnya disaksikan langsung oleh para pequrban serta masyarakat sekitar. 

Ketua PHBI Rafii Nazaharun SpdiI, saat ditemui Wahana News di lokasi kegiatan, menyampaikan rasa syukur atas capaian tahun ini. Ia menjelaskan, jumlah hewan qurban yang dikumpulkan dan disembelih tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Alhamdulillah, untuk penyembelihan hewan qurban tahun ini jumlahnya meningkat satu ekor dibandingkan tahun lalu. Tahun sebelumnya jumlahnya enam ekor sapi, dan tahun ini bertambah menjadi tujuh ekor, ditambah tiga ekor kambing. Kami selaku panitia sangat bersyukur dengan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi," ungkapnya, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan sistem pendaftaran dan pembelian hewan qurban untuk tahun mendatang yang sudah dibuka mulai saat ini. Panitia menerapkan sistem berkelompok agar memudahkan masyarakat yang ingin berqurban namun ingin membayar secara bertahap.

"Kami informasikan kepada masyarakat luas, pendaftaran untuk qurban tahun depan sudah kami buka mulai sekarang. Sistemnya kami bentuk per kelompok, yaitu tujuh orang untuk satu ekor sapi. Kemudahannya lagi, pembayaran bisa dilakukan dengan cara diangsur selama kurun waktu satu tahun penuh. Ini kami buat agar semakin banyak masyarakat yang mampu menunaikan ibadah qurban," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap antusiasme warga dalam berqurban dan kepedulian sosial masyarakat dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah hewan qurban tahun ini menjadi semangat bagi panitia untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang.

"Kami berharap apa yang kami lakukan ini menjadi amal jariyah bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan jumlah hewan qurban yang terkumpul bisa terus meningkat lagi, sehingga manfaat dan daging qurban bisa dirasakan oleh lebih banyak kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar kita," pungkas Ketua PHBI. 

Kegiatan penyembelihan dan pembagian daging berjalan tertib dan aman, dengan tetap memperhatikan syariat Islam serta ketentuan kesehatan hewan, agar nilai ibadah dan kebersamaan di tengah masyarakat semakin terjalin erat.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Pakar hukum internasional Sutan Nasomal mendesak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, serta Ketua Komisi III DPR RI untuk segera merespons laporan dugaan penggunaan dokumen pendidikan bermasalah yang menyeret nama H. Bistamam, Senin (25/5/2026).

Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya kepastian hukum maupun penjelasan resmi kepada publik terkait laporan yang telah disampaikan sejak hampir satu tahun lalu.

Menurut Sutan Nasomal, yang juga menjabat Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, dan pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa, lambannya perkembangan penanganan laporan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terhadap konsistensi penegakan hukum.

“Negara tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi. Jika memang laporan ini tidak berdasar, sampaikan secara terbuka. Jika terdapat unsur yang perlu ditindaklanjuti, proses harus dilakukan secara profesional dan transparan,”tegasnya.

Sutan Nasomal menyoroti bahwa laporan awal yang disampaikan oleh Muhajirin Siringo-ringo kepada Mabes Polri telah berjalan hampir 360 hari tanpa kejelasan hasil penanganan yang disampaikan secara terbuka.

Dalam dokumen yang beredar, disebutkan adanya surat resmi dari Kabareskrim Polri Nomor: B/10170/V/RES 7.4/2025/Bareskrim tertanggal 28 Mei 2025 yang memerintahkan Kapolda Riau untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Namun hingga kini, menurut pihak pelapor, belum terdapat informasi substantif terkait perkembangan proses pemeriksaan.

Laporan lanjutan juga diajukan oleh Arjuna Sitepu, yang menyebutkan bahwa investigasi dilakukan berdasarkan penelusuran data dan dokumen administratif.

Beberapa temuan yang disebut perlu diverifikasi lebih lanjut antara lain:

1. SDN 31 Pekanbaru

Tahun berdiri resmi: akhir tahun 1967.

Dokumen SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijasah) mencantumkan tahun kelulusan: 1962.

Terdapat selisih waktu lima tahun sebelum sekolah berdiri, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas administrasi dokumen tersebut.

2. SMPN 1 Pekanbaru

Tahun berdiri resmi: 23 Juli 1951.

Dokumen SKPI mencantumkan tahun kelulusan: 1965.

Secara administratif memungkinkan, namun dinilai tidak memiliki kesinambungan logis dengan riwayat pendidikan sebelumnya.

3. SMEA Negeri Pekanbaru

Tahun berdiri resmi: 1 Agustus 1958.

Dokumen IJAZAH mencantumkan tahun kelulusan: 1968.

Ditemukan dugaan ketidaksesuaian administratif berupa penggunaan materai 1 Rupiah, sementara pada periode tersebut disebut telah berlaku materai 3 Rupiah, serta terdapat kejanggalan pada stempel, foto, dan tanda tangan.

4. Dokumen STPLKB (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang) Polresta Pekanbaru.

Dokumen disebut memuat nama Bripka Ricky Andriadi sebagai penandatangan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pelapor yang bersangkutan mengaku bukan petugas SPKT( Sentra Pelayanan kepolisian Terpadu) Polresta Pekanbaru tidak pernah bertugas mengeluarkan STPL, serta menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tidak bergelar SH, serta menyebut adanya perbedaan karakteristik fisik dokumen dibanding dokumen kepolisian resmi, termasuk ketiadaan watermark di kertas STPLKB di Polresta Pekanbaru.

Dalam konferensi pers yang dilakukan sebelumnya, Muhajirin menyampaikan:

“Kami telah melakukan investigasi langsung ke Polresta Pekanbaru dan menemukan adanya dugaan bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang digunakan tidak sesuai dengan dokumen resmi.”

Muhajirin juga menyebut bahwa klarifikasi dilakukan secara langsung terhadap Bripka Ricky Andriadi yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.

Menurut pelapor, Bripka Ricky menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah bertugas pada bagian SPKT dan tidak pernah mengeluarkan maupun menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud.

Keterangan tersebut sebagaimana dikutip dari pemberitaan media online MimbarRiau.com tertanggal 11 Juli 2025 dengan judul: "Usai Ijazah Palsu, Bupati Rohil Diterpa Isu STPL Rekayasa." 

Dalam pernyataannya, Sutan Nasomal meminta pemerintah pusat turun tangan untuk memastikan proses berjalan objektif.

“Presiden memiliki kewenangan moral dan konstitusional untuk memastikan persoalan ini ditangani secara terbuka. Bila perlu bentuk tim verifikasi gabungan yang melibatkan Kemendikbud, Kemendagri, dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan ini bukan semata terkait dugaan dokumen administratif, melainkan telah berkembang menjadi ujian terhadap integritas penegakan hukum dan akuntabilitas pejabat publik.

Melalui pernyataan resminya, Sutan Nasomal mendesak agar pemerintah dan aparat terkait:

- Memberikan penjelasan resmi atas perkembangan penanganan laporan;

- Melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang dipersoalkan;

- Menjamin proses berjalan profesional, objektif, dan bebas intervensi;

- Menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Polda Riau, Mabes Polri, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait substansi laporan yang disampaikan pelapor.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Pengungkapan kasus tersebut didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/113/V/2026/SPKT/Polres Rokan Hilir/Polda Riau tertanggal 12 Mei 2026. Dalam operasi penindakan ini, petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku yang masing-masing berinisial I (39 tahun), warga Jalan Pemda, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, dan MID alias I (21 tahun), warga Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih.

Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, AKP Kris Tofel, S.Tr.K., S.I.K., melalui Ipda Muh. Faldi Iskandar, S.Tr.K., menjelaskan bahwa peristiwa pencurian ini dialami oleh seorang warga bernama Ngatinah, yang rumahnya dibobol pada Selasa (12/5/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

"Saat itu korban pulang ke rumah setelah menghadiri pesta. Sesampainya di depan rumah, korban mendapati kunci gembok pintu rumahnya hilang. Setelah masuk ke dalam, kondisi rumah sudah berantakan dan sejumlah barang berharga miliknya diketahui raib," ungkap Ipda Muh. Faldi Iskandar.

Barang milik korban yang hilang di antaranya satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 lengkap dengan dokumen STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1,5 juta, STNK sepeda motor KLX, serta dua unit ponsel merek Vivo Y20 dan Redmi. Secara keseluruhan, korban mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai sekitar Rp14 juta, dan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Sabtu (23/5/2026), Tim Resmob Satreskrim Polres Rokan Hilir segera melakukan penyelidikan mendalam dan pengembangan kasus guna memburu para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang dikumpulkan, tim berhasil mengidentifikasi keberadaan para tersangka.

Sekira pukul 13.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku berada di kawasan Simpang Kerbau, Kecamatan Tanah Putih. Tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial I. Dari hasil pemeriksaan di lokasi maupun interogasi awal, I mengakui perannya dalam kasus ini, yaitu membantu menjualkan serta menyimpan sepeda motor hasil curian di rumahnya. Petugas juga menemukan satu buah kaca spion motor Supra X 125 milik korban di kediaman tersangka.

Berdasarkan keterangan I, diketahui bahwa aksi kejahatan tersebut dilakukan bersama rekannya berinisial MID alias I dan seorang lagi bernama H, yang bertindak sebagai pelaku utama atau eksekutor. Berbekal informasi tersebut, tim kembali bergerak menuju wilayah Simpang Benar dan berhasil menangkap MID alias I tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, ia mengakui turut serta melakukan pencurian, sementara H berperan sebagai otak pelaku sekaligus pengamat situasi di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, satu pelaku berinisial H diketahui masih dalam pengejaran aktif pihak kepolisian, karena diduga telah melarikan diri keluar dari wilayah hukum Polres Rokan Hilir.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa satu buah kaca spion sepeda motor Supra X 125 milik korban dan satu unit ponsel milik salah satu tersangka.

Kedua tersangka saat ini telah dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus serta memburu pelaku yang masih buron agar pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan sepenuhnya.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dalam operasi pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor mencapai 5,35 gram.

Kapolsek Pujud, AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., melalui Kanit Reskrim Polsek Pujud, Ipda Rendi Lopiga Tarigan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pihak kepolisian dari masyarakat. Informasi tersebut menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika yang berlangsung di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Pujud–Tanjung Medan, Dusun Simpang Jengkol, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Menindaklanjuti laporan warga tersebut, Kapolsek bersama tim Unit Reskrim segera melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi yang dimaksud. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, sekira pukul 20.30 WIB, petugas bergerak masuk ke rumah yang dicurigai dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama LS alias O (37 tahun) yang sedang berada di dalam bangunan tersebut.

Proses penggeledahan dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dari pemeriksaan di sejumlah sudut ruangan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa enam paket diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di lokasi berbeda. Sebanyak lima paket ditemukan tersimpan di dalam sebuah dompet kecil yang diselipkan di dalam karung beras di area dapur, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di dekat pintu depan rumah, dibalut tisu putih dan ditindih menggunakan batu kecil agar tidak terlihat.

Selain barang bukti utama narkotika, petugas juga mengamankan sejumlah barang penduga, antara lain satu unit ponsel merek Realme berwarna biru yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi transaksi, satu buah korek api, satu buah dompet kecil, tisu putih, serta setengah karung beras tempat penyembunyian barang bukti tersebut.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa barang bukti yang disita adalah miliknya sendiri. Ia mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial A alias O, yang hingga kini masih dalam pengejaran dan menjadi fokus pengembangan penyelidikan petugas.

Adapun identitas tersangka LS alias O merupakan warga kelahiran Aek Nabara, Sumatera Utara, 4 April 1989, berprofesi sebagai petani atau pekebun, dan berdomisili di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.

Atas perbuatannya, tersangka diduga telah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di markas Polsek Pujud untuk menjalani serangkaian proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hilir guna mendalami jaringan dan memburu pemasok yang masih buron. 

Kapolsek Pujud menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen penuh dan bertindak tegas memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus aktif memberikan informasi kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi kejahatan serupa, demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kegiatan patroli yang berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Bangko Pusako, AKP Tri Adiyatmika, S.H., M.H., dengan melibatkan seluruh personel kepolisian di wilayah tersebut. Sasaran utama pengawasan membentang dari Balam Kilometer 0 hingga Kilometer 22, yang merupakan wilayah hukum Polsek Bangko Pusako.

Selain memburu pelaku balap liar, operasi KRYD ini juga dirancang untuk menekan potensi kejahatan lain seperti kejahatan jalanan (Curat, Curas, Curanmor/C3), peredaran dan penyalahgunaan narkotika, peredaran senjata tajam, hingga tindakan premanisme yang dapat meresahkan warga.

Di lapangan, petugas melakukan patroli dialogis, mengawasi titik-titik rawan, serta melakukan penindakan langsung terhadap pengendara yang diduga menggunakan kendaraannya untuk balap liar. Personel juga turut menyampaikan imbauan kamtibmas dan mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas. Warga diingatkan kembali akan dampak bahaya balap liar yang tidak hanya membahayakan nyawa pelakunya sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain dan warga yang tinggal di pinggir jalan raya.

Selain itu, kepolisian juga menginformasikan ketersediaan layanan pengaduan melalui Call Center 110 milik Polres Rokan Hilir. Masyarakat diminta untuk aktif berperan serta dengan segera melapor apabila melihat atau mengalami gangguan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan sebanyak lima unit kendaraan roda dua yang terindikasi digunakan untuk balap liar. Kendaraan yang disita terdiri dari tiga unit Honda Supra X 125 dan dua unit Yamaha Vixion, yang kini dibawa ke kantor Polsek Bangko Pusako untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Bangko Pusako, AKP Tri Adiyatmika, menegaskan bahwa kegiatan patroli dan pengamanan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi menjaga situasi wilayah hukumnya tetap aman, tertib, dan kondusif.

“Melalui kegiatan patroli dan penindakan ini, kami berharap dapat menekan drastis aksi balap liar yang meresahkan. Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas dan mau bersama-sama kami menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” tegas AKP Tri Adiyatmika.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Guna mendukung penuh program strategis Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional (24/5/2026), Polsek Panipahan mengambil langkah nyata dengan turun langsung memantau perkembangan pertanian di wilayah hukumnya. 

Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kanit Sabhara Polsek Panipahan, Aiptu Alfian Silaban, yang melakukan pengecekan terhadap tanaman jagung jenis pipil di wilayah Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan proses pertumbuhan tanaman berjalan dengan baik, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan aparat dalam mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan di daerah.

Kehadiran petugas kepolisian di tengah lahan pertanian ini merupakan wujud sinergi antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat dalam mendukung kemandirian pangan daerah.

Dalam pengecekan yang dilakukan, Aiptu Alfian Silaban meninjau langsung kondisi fisik tanaman jagung, mulai dari tingkat pertumbuhan, kondisi tanah, hingga potensi hasil panen yang nantinya akan diperoleh.

 Ia juga berinteraksi dengan warga sekitar dan petani setempat untuk memahami kendala yang mungkin dihadapi serta memberikan semangat agar petani terus bergerak produktif.

"Kami dari Polsek Panipahan siap mendukung sepenuhnya program Bapak Presiden terkait ketahanan pangan nasional. Kehadiran kami di sini selain untuk memantau perkembangan tanaman, juga ingin menunjukkan bahwa kepolisian hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung kemajuan sektor pertanian yang menjadi tumpuan kebutuhan pokok rakyat," ungkap Aiptu Alfian Silaban.

Ia menambahkan, komoditas jagung dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan kebutuhan yang terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan industri pakan ternak.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Guna menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, jajaran Polsek Pujud melaksanakan kegiatan patroli serta pengecekan di lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkotika, tepatnya di Dusun II Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 13.30 WIB itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Pujud, AKP Boy Setiawan, S.A.P., M.Si., didampingi sejumlah personel serta Kepala Dusun setempat. Turut hadir dalam operasi tersebut antara lain Kanit Reskrim Polsek Pujud, Ipda Rendi L. Tarigan, S.H., M.H., Aiptu M. Ibrahim Nst, Aipda Subandrio, Bripka Ronal Haloho, Brigpol Dedi Azhar Sitorus, S.H., serta Kepala Dusun II, Saudara Jono.

AKP Boy Setiawan menjelaskan, langkah patroli dan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang diterima dari masyarakat terkait keberadaan sebuah gubuk. Lokasi tersebut diduga kerap digunakan sebagai tempat berkumpul oleh kelompok yang dicurigai melakukan pencurian buah sawit, sekaligus diindikasikan menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika.

“Personel langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap gubuk yang dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika,” ungkap Kapolsek.

Selain melakukan pengecekan fisik, petugas juga melakukan pendekatan dan memberikan imbauan tegas kepada pemilik gubuk bernama Khairul. Ia diminta untuk membongkar bangunan tersebut secara sukarela. Hal ini dilakukan demi mencegah lokasi itu kembali dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk kegiatan negatif maupun tempat berkembangnya penyakit masyarakat lainnya.

Tak berhenti di situ, personel Polsek Pujud juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga sekitar. Masyarakat diimbau agar tidak berkumpul di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba, serta diminta untuk aktif berperan serta menjaga keamanan dengan segera melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polsek Pujud dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba. Kami juga terus berupaya menekan serta memberantas segala bentuk penyakit masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Pujud,” tambah AKP Boy Setiawan. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berniat buruk untuk tidak berbuat kejahatan di wilayah tersebut.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Polres Rokan Hilir resmi menggelar Apel Bersama Sabuk Kamtibmas Tahun 2026 di halaman Markas Komando Polres Rokan Hilir, beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut KM 167, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan berlangsung pada Kamis (21/05/2026) pagi, mulai pukul 08.30 WIB, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan serta elemen masyarakat luas. 

Apel tahunan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Rokan Hilir, Kompol Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, unsur Forkopimda, Danyon B Pelopor Sat Brimob, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Satpol PP, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), jajaran TNI, para pejabat utama Polres, Kapolsek se-jajaran, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan sekitar 130 perwakilan anggota Sabuk Kamtibmas dari berbagai wilayah.

Dalam amanatnya, Wakapolres menegaskan bahwa keberadaan Sabuk Kamtibmas merupakan wujud nyata sinergitas dan kemitraan strategis antara Polri dan masyarakat dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

“Sabuk Kamtibmas memiliki makna sangat strategis sebagai pengikat persatuan sosial, penguat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, pelindung masyarakat dari risiko konflik, sekaligus menjadi benteng bersama dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah,” tegas Wakapolres.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran anggota Sabuk Kamtibmas tidaklah bertindak di luar koridor hukum, melainkan berfungsi sebagai kekuatan sosial yang mengutamakan langkah pencegahan atau preventif. Kehadiran mereka bertujuan mendukung tugas kepolisian melalui penyampaian informasi yang akurat dan cepat, serta ikut menjaga suasana damai di tengah masyarakat.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Sabuk Kamtibmas diimbau untuk senantiasa mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah, serta aktif menjadi penggerak persatuan dan kesatuan di lingkungan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolres juga mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab kolektif. Sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan apel, dilaksanakan penanaman pohon secara bersama-sama yang sekaligus menjadi dukungan nyata terhadap program Green Policing yang digagas oleh Kapolda Riau. 

Kegiatan Apel Bersama Sabuk Kamtibmas Tahun 2026 ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menciptakan dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, serta kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Guna mewujudkan dukungan nyata terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polsek Tanah Putih terus bergerak aktif mendampingi masyarakat di sektor pertanian.

Langkah ini dibuktikan melalui kegiatan pemantauan perkembangan tanaman jagung pipil sekaligus pelaksanaan pemupukan tahap pertama di lahan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang berlokasi di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada Kamis (21/05/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di lahan pertanian seluas 2 hektare tepatnya di Jalan Rukun Bersama RT 21 RW 08 Dusun Pematang Padang. Dalam kegiatan ini, personel Polsek Tanah Putih turun langsung ke lokasi bersama para petani untuk memantau kondisi tanaman yang kini telah memasuki usia 13 Hari Setelah Tanam (HST), serta memastikan proses pemupukan berjalan dengan baik dan sesuai anjuran pertanian agar pertumbuhan tanaman menjadi lebih maksimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kanit Binmas Polsek Tanah Putih AKP Xibung Renaldo, Panit I Binmas IPTU Lasben Siregar, Panit II Binmas AIPTU H. Harahap, dan Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Ujung Tanjung AIPTU Hetmon Hutabarat. Di samping itu, anggota kelompok tani setempat, Tukiman dan Rizky, juga terlibat aktif mendampingi jalannya kegiatan di lapangan.

Kapolsek Tanah Putih menegaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian dalam program ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional, sekaligus sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat di wilayah hukumnya.

“Kami berharap melalui pendampingan dan pemeliharaan yang baik ini, tanaman jagung milik masyarakat dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Hasil panen yang melimpah nantinya tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan ekonomi warga setempat,” ujar Kapolsek. 

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, seluruh proses pemupukan tahap pertama berjalan lancar di seluruh area lahan pertanian. Adapun jadwal panen raya tanaman jagung dari lahan tersebut telah diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026 mendatang.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Maraknya pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kelulusan di kampus Politeknik Pelayaran (poltekpel ) Sumatera Barat yang berlokasi di Korong Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Wali Korong setempat, Endri, akhirnya angkat bicara terkait isu yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (19/5/2026), ia mengaku dugaan praktik pungli tersebut memang sudah menjadi perbincangan hangat di lingkungan warga.

“Terima kasih sebelumnya sudah menghubungi saya. Terkait dugaan pungli dalam hal kelulusan di Poltekpel, sebenarnya hal ini sudah ramai dibicarakan masyarakat kami,” ujar Endri.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut diduga terjadi di internal kampus dan tidak melibatkan masyarakat setempat.

“Namun di sini saya menduga kegiatan itu dilakukan oleh pihak kampus sendiri. Maksud saya, tidak ada keterlibatan masyarakat kami. Saya selaku wali korong tentu sangat menyayangkan persoalan ini bisa sampai terjadi,” katanya.

Menurut Endri, keberadaan kampus di wilayahnya secara tidak langsung ikut berdampak terhadap citra lingkungan masyarakat sekitar.

“Karena letak kampus Poltekpel berada di wilayah dusun saya, tentu dengan beredarnya dugaan pungli ini sedikit banyak mempengaruhi citra kampung kami di mata publik,” lanjutnya.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka pembuktiannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Poltekpel itu memiliki instansi sendiri, bukan berada di bawah pemerintahan korong atau dusun. Jadi saya berharap pihak institusi terkait dapat bertanggung jawab dan segera melakukan pembenahan,” tegasnya.

Selain itu, Endri juga berharap pihak kampus dapat lebih terbuka dan profesional, khususnya terkait pengelolaan biaya pendidikan bagi para taruna baru.

“Harapan saya ke depan, pihak kampus bisa lebih profesional dalam mendidik taruna-taruna baru dan lebih transparan soal biaya pendidikan. Kita semua paham setiap kegiatan tentu ada biaya, namun jika ada pungutan di luar ketentuan atau di luar perencanaan, itu yang kemudian menimbulkan dugaan pungli,” ujarnya.

Terkait adanya nama seorang warga berinisial MH yang disebut-sebut diduga berperan sebagai koordinator pengumpulan dana atau dikenal dengan istilah “jalur langit” dalam proses kelulusan, Endri mengaku belum mengenal sosok tersebut.

“Soal keterlibatan MH ini baru sekarang saya dengar. Di sini banyak pendatang karena daerah kami sudah cukup maju. Lagi pula, sosok MH ini juga belum terdata sebagai warga kami. Bisa saja berdomisili di luar daerah,” jelasnya.

Di akhir keterangannya, Endri meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Padang Pariaman, segera mengusut tuntas dugaan pungli tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Saya berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Padang Pariaman, dapat segera menuntaskan persoalan ini. Sebab, kami sebagai masyarakat tentu tidak ingin citra kampung menjadi buruk akibat persoalan tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap daerah kami,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Politeknik Pelayaran Sumatera Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta permainan kelulusan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat terus bergulir. Kali ini, pihak Polres Padang Pariaman disebut akan memanggil pihak kampus maupun sejumlah oknum yang diduga berperan sebagai perantara atau calo dalam proses kelulusan mahasiswa, guna dimintai keterangan, Senin (18/5/2026).

Langkah tersebut diambil setelah aparat kepolisian menerima berbagai keluhan dan keterangan dari keluarga mahasiswa yang mengaku menjadi korban dalam proses pendidikan dan kelulusan di kampus pelayaran tersebut.

Kepada keluarga mahasiswa dan sejumlah awak media, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.

“Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh. Tentunya kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kapolres guna menentukan langkah yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar pihak Satreskrim Polres Padang Pariaman.

Sorotan terhadap kampus tersebut mencuat setelah muncul dugaan adanya praktik pungli dan permainan kelulusan yang menyeret nama sejumlah oknum di lingkungan kampus. Dugaan itu mencuat usai ratusan mahasiswa mengikuti rangkaian ujian pada 6 April hingga 25 April 2026 serta prosesi wisuda pada 9 Mei 2026.

Persoalan menjadi perhatian publik karena sejumlah mahasiswa yang telah mengikuti wisuda dan mengenakan toga justru kemudian dinyatakan tidak lulus. Kondisi itu memicu tanda tanya dari berbagai pihak terkait mekanisme penilaian dan transparansi akademik yang diterapkan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Satreskrim Polres Padang Pariaman menyebut telah melaporkan perkembangan informasi kepada pimpinan dan berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak kampus.

“Saya barusan menghadap Kapolres dan sudah saya jelaskan semuanya. Ibu Kapolres memahami persoalan ini. Sesuai dengan jawaban saya sebelumnya, kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Poltekpel,” ujar AKP Nedrawati, S.H., M.H. selaku Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, melalui sambungan telepon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber, para mahasiswa diduga sejak awal telah dibebani berbagai biaya pendidikan dengan nominal yang tidak sedikit. Selain itu, muncul pula dugaan adanya praktik percaloan yang bermain di balik proses pendidikan maupun kelulusan.

Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah pengumuman kelulusan disampaikan usai prosesi wisuda selesai dilaksanakan. Sejumlah mahasiswa mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya terkait kemungkinan tidak lulus.

“Setelah wisuda selesai, baru diumumkan banyak yang tidak lulus. Yang lulus hanya segelintir orang dan katanya ada yang memakai ‘jalur langit’,” ungkap salah seorang mahasiswa kepada awak media.

Istilah “jalur langit” diduga digunakan sebagai kode untuk praktik suap demi memuluskan kelulusan. Sejumlah nama bahkan disebut-sebut berperan sebagai perantara yang menawarkan bantuan kepada mahasiswa agar dapat dinyatakan lulus dengan imbalan uang tertentu.

Tak hanya itu, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus disebut diwajibkan mengikuti ujian ulang dengan biaya yang bervariasi dari Rp172 ribu hingga Rp500 ribu per mata pelajaran. Beberapa mahasiswa bahkan dikabarkan harus mengulang hingga belasan mata kuliah atau mata pelajaran.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa mekanisme ketidaklulusan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aspek akademik, melainkan berpotensi menjadi celah praktik yang merugikan peserta didik.

Sejumlah mahasiswa juga mengaku telah mengeluarkan biaya besar selama menempuh pendidikan. Mulai dari biaya pendaftaran, uang masuk, biaya ujian, hingga biaya wisuda.

“Awal daftar Rp200 ribu, uang masuk Rp11,7 juta, uang ujian Rp2,950 juta, uang wisuda Rp950 ribu. Belum lagi selama ujian ada biaya tambahan untuk dosen dan keperluan lain,” keluh sejumlah mahasiswa.

Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah, beban ekonomi disebut semakin berat karena harus menanggung biaya tempat tinggal dan kebutuhan hidup selama menjalani pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat sebagai perantara kelulusan masih belum memperoleh tanggapan. Sejumlah pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp disebut telah terbaca, namun belum mendapatkan jawaban.

Sementara itu, mahasiswa dan pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan pungli maupun praktik percaloan kelulusan di lingkungan kampus tersebut secara transparan dan profesional.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok kelulusan mencuat di lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Sumbar) setelah ratusan taruna disebut dinyatakan tidak lulus usai mengikuti prosesi wisuda pada 9 Mei 2026.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah siswa dan pihak keluarga menyebutkan, banyak taruna yang sebelumnya mengikuti wisuda justru belakangan diberitahukan harus menjalani ujian ulang karena dinyatakan tidak lulus. Kondisi ini memicu kekecewaan besar di kalangan siswa maupun orang tua.

Ironisnya, berdasarkan keterangan sejumlah sumber, hanya sebagian kecil siswa yang dinyatakan lulus, sementara jumlah siswa yang tidak lulus disebut mencapai ratusan orang. Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait mekanisme penilaian akademik dan pelaksanaan wisuda di institusi pendidikan tersebut.

Secara umum, prosesi wisuda merupakan simbol akademik bahwa mahasiswa atau taruna telah menyelesaikan seluruh kewajiban pendidikan dan dinyatakan lulus. Namun dalam kasus ini, wisuda justru digelar sebelum kejelasan status kelulusan diterima seluruh peserta.

“Kalau memang belum ada kepastian kelulusan, mengapa wisuda tetap dilaksanakan?” menjadi pertanyaan yang ramai disampaikan keluarga siswa.

Lebih jauh, dugaan praktik pungli semakin menguat setelah muncul pengakuan dari salah satu siswa yang mengaku diminta sejumlah uang agar dapat diluluskan.

“Saya sudah menghubungi seseorang berinisial JJ. Dia mengatakan bisa membantu kelulusan dengan syarat membayar Rp450 ribu per mata pelajaran. Katanya uang itu untuk orang pusat. Kalau tidak bayar, ya tidak lulus,” ujar salah satu siswa kepada awak media.

Sumber tersebut juga menyebut bahwa praktik serupa diduga bukan dilakukan oleh satu orang saja. Beberapa nama lain disebut ikut terlibat sebagai perantara atau calo yang menawarkan bantuan kelulusan kepada siswa yang dinyatakan tidak lulus.

Salah satu nama yang turut disebut adalah MA. Namun saat dikonfirmasi, MA membantah keterlibatannya meski beberapa siswa mengaku memiliki bukti komunikasi terkait dugaan praktik tersebut.

Tak hanya itu, setelah isu ini mulai mencuat ke publik, sejumlah siswa mengaku mendapat peringatan dari oknum tertentu agar berhati-hati memberikan informasi di grup percakapan karena diduga ada pihak yang menyampaikan informasi kepada wartawan.

Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar masalah administrasi akademik, melainkan sudah menyentuh krisis moral dalam dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat membangun integritas, kedisiplinan, dan kejujuran. Namun apabila kelulusan justru dikaitkan dengan uang dan peran calo, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib siswa, tetapi juga marwah pendidikan itu sendiri.

Lebih memprihatinkan lagi, taruna pelayaran merupakan calon-calon sumber daya manusia yang nantinya akan bekerja di sektor transportasi dan keselamatan publik. Dunia pendidikan pelayaran semestinya menjunjung tinggi profesionalisme dan kompetensi, bukan membuka ruang bagi praktik transaksional yang mencederai keadilan.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Barat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan praktik pungli tersebut.

Selain itu, pihak kampus juga diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi dan transparan agar polemik ini tidak semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Sebab pendidikan tidak boleh menjadi ladang permainan oknum. Ketika kelulusan diduga bisa diperjualbelikan, maka yang hancur bukan hanya masa depan siswa, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan itu sendiri.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan permainan kelulusan yang menyeret nama sejumlah oknum di lingkungan kampus tersebut. Ironisnya, dugaan itu mencuat justru setelah ratusan siswa melaksanakan wisuda dan mengikuti rangkaian ujian pada 6 April hingga 25 April 2026.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber menyebutkan, para siswa sejak awal diduga telah dibebani berbagai biaya yang tidak sedikit. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik percaloan yang bermain di balik proses pendidikan dan kelulusan di kampus pelayaran tersebut.

Kekecewaan memuncak ketika para siswa yang telah mengenakan toga dan mengikuti wisuda pada 9 Mei 2026 mendadak menerima pengumuman bahwa mereka dinyatakan tidak lulus. Para siswa mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya terkait kemungkinan gagal lulus.

“Setelah wisuda selesai baru diumumkan banyak yang tidak lulus. Yang lulus hanya segelintir orang dan katanya ada yang memakai ‘jalur langit’,” ungkap salah seorang siswa kepada awak media.

Istilah “jalur langit” diduga menjadi kode praktik suap untuk memuluskan kelulusan. Sejumlah nama disebut-sebut berperan sebagai perantara yang menawarkan bantuan kepada siswa agar dapat dinyatakan lulus dengan imbalan uang tertentu.

Berdasarkan informasi yang diterima, siswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan mengikuti ujian ulang dengan biaya Rp150 ribu per mata pelajaran. Beberapa siswa bahkan disebut harus mengulang hingga 15 mata pelajaran. Kondisi ini memicu dugaan bahwa ketidaklulusan bukan lagi murni persoalan akademik, melainkan telah berubah menjadi “ladang bisnis” berkedok evaluasi pendidikan.

Lebih memilukan lagi, mayoritas siswa mengaku telah menguras tabungan keluarga demi menyelesaikan pendidikan. Mulai dari biaya pendaftaran, uang masuk, biaya ujian, hingga biaya wisuda, seluruhnya telah dibayarkan.

“Awal daftar Rp200 ribu, uang masuk Rp11,7 juta, uang ujian Rp2,950 juta, uang wisuda Rp950 ribu. Belum lagi selama ujian selalu ada uang tambahan untuk dosen dan keperluan lain,” keluh sejumlah siswa.

Bagi siswa dari luar daerah, beban tersebut semakin berat karena harus menanggung biaya kos dan kebutuhan hidup selama pendidikan berlangsung. Namun di tengah pengorbanan itu, mereka justru merasa dipermainkan oleh sistem yang dinilai tidak transparan.

Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Kampus yang seharusnya menjadi tempat mencetak sumber daya manusia berkualitas justru terancam berubah menjadi arena transaksional apabila dugaan pungli dan permainan kelulusan benar-benar terjadi.

Pendidikan sejatinya dibangun atas dasar integritas, kejujuran, dan meritokrasi. Ketika kelulusan diduga bisa diperjualbelikan, maka yang hancur bukan hanya masa depan siswa, tetapi juga marwah institusi pendidikan itu sendiri. Lebih berbahaya lagi, praktik semacam ini berpotensi melahirkan lulusan yang tidak kompeten namun lolos karena uang, bukan kemampuan.

Jika benar ada oknum yang memanfaatkan kewenangan demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda.

Masyarakat kini mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta Kapolda Sumatera Barat untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik pungli tersebut, termasuk menelusuri aliran dana, dugaan keterlibatan calo, hingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kampus.

Apabila terbukti, para pihak yang terlibat dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal pemerasan dalam KUHP, hingga aturan terkait penyalahgunaan jabatan dan praktik pungutan liar.

Kasus ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan menjadi ruang gelap yang kebal kritik dan pengawasan. Kampus bukan tempat memperdagangkan kelulusan, melainkan tempat membangun masa depan bangsa. Ketika pendidikan mulai dikendalikan oleh uang dan permainan oknum, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nilai ujian, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan itu sendiri.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Belasan wartawan yang tergabung dalam organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berencana melaporkan seorang warga Desa Japura, Kecamatan Lirik, kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, ke Polres Inhu pada Sabtu (9/5/2025).

Langkah tersebut dilakukan menyusul pernyataan seorang pria yang akrab disapa Bujang Mas (BM), yang sebelumnya disebut mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada oknum wartawan agar aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga dikelolanya tidak diberitakan.

Ketua IWO Inhu, Rudiwalker Purba, mengatakan pihaknya menilai pernyataan tersebut telah mencoreng profesi jurnalistik dan menyeret nama sejumlah wartawan tanpa bukti yang jelas.

“Dalam rapat internal, rekan-rekan wartawan sepakat menempuh jalur hukum. Kami akan melaporkan BM ke Polres Inhu sebagai bentuk keseriusan menyikapi dugaan pencatutan nama wartawan dan pernyataan terkait pemberian upeti tersebut,” ujar Rudiwalker Purba usai rapat internal IWO di Japura, Jumat (8/5/2026).

Menurut Rudi, beberapa nama wartawan media online disebut-sebut dalam pernyataan BM sebagai penerima jatah bulanan dari aktivitas PETI. Namun, para wartawan yang merasa dirugikan membantah tudingan tersebut dan meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara objektif.

“Kami berharap aparat penegak hukum dapat memproses laporan ini secara profesional dan transparan, apalagi persoalan ini berkaitan dengan dugaan aktivitas PETI yang menjadi perhatian masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, BM sempat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan melalui sambungan telepon dan pesan singkat terkait pernyataannya yang telah beredar di media online. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi meski pesan yang dikirim terpantau telah aktif.

Kasus ini menambah sorotan terhadap dugaan praktik PETI di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang belakangan kembali menjadi perhatian publik. Selain persoalan lingkungan dan legalitas tambang, isu dugaan aliran dana kepada oknum tertentu juga dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Sementara itu, pihak IWO Inhu menegaskan langkah pelaporan tersebut bukan hanya untuk menjaga marwah profesi wartawan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan kebebasan pers yang profesional sesuai kode etik jurnalistik.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengatakan, angka kelahiran total menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Hasil Supas 2025 menunjukkan tren penurunan masih konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir. Pada 2010 sebesar 2,82.

"Penurunan ini menegaskan bahwa tren penurunan fertilitas masih berlanjut meskipun dengan laju yang lebih landai dibandingkan periode-periode sebelumnya. TFR hasil Supas 2025 mengindikasikan bahwa Provinsi Riau semakin mendekati 'replacement level'," katanya di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut dikatakannya, tingkat fertilitas di Provinsi Riau bervariasi setiap kabupaten/kota. Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan TFR terendah yaitu sebesar 2,04, sedangkan Kabupaten Bengkalis
tertinggi yaitu sebesar 2,53.

"Disparitas ini mencerminkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan akses layanan kesehatan reproduksi antar wilayah," ungkapnya.

Berdasarkan kelompok umur, penurunan fertilitas tertinggi terjadi pada perempuan usia 15-24 tahun. Di kelompok umur itu kelahiran menurun dari 43,90 kelahiran per 1.000 perempuan pada 2010 menjadi 11,08 pada 2025.

Sementara itu, puncak fertilitas selama periode tersebut masih berada pada kelompok umur 25-29 tahun, meskipun mengalami penurunan dari 155,70 menjadi 128,73.

Di sisi lain, terjadi pergeseran pola fertilitas dibandingkan tahun sebelumnya yang ditandai dengan meningkatnya kelahiran pada kelompok umur 30-44 tahun berdasarkan hasil Supas 2025.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) senilai Rp3,5 triliun di tubuh PT Riau Petroleum kembali menjadi sorotan publik. Hingga lebih dari 150 hari sejak laporan disampaikan kepada aparat penegak hukum, proses penanganan perkara dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Pakar Hukum Internasional, Sutan Nasomal, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani dugaan kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, penanganan perkara korupsi, khususnya yang menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar, harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi proses hukum yang berjalan.

“Kalau memang ada keterlibatan aparat maupun pihak lain, proses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya,” ujarnya.

Laporan dugaan korupsi tersebut sebelumnya diajukan oleh Yayasan Dewan Pimpinan Pusat  Komisi Pengawasan Korupsi TIPIKOR melalui investigator Arjuna Sitepu. Laporan disebut telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), disertai tanda terima resmi.

Namun hingga kini, pelapor menilai belum ada kepastian mengenai tahapan penyelidikan maupun penyidikan atas laporan tersebut.

Pihak pelapor mengaku telah melakukan klarifikasi langsung ke bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Riau pada 16 Maret 2026. Dari hasil klarifikasi itu, disebutkan belum terdapat perkembangan signifikan terkait laporan yang telah diajukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di sektor strategis daerah.

Dalam keterangan yang disampaikan pelapor, terdapat tiga poin yang menjadi fokus dugaan penyimpangan.

Pertama, dugaan mark-up pengadaan drilling rig 750 HP senilai sekitar Rp112 miliar. Pelapor menduga pengadaan tersebut tidak dilakukan melalui proses tender terbuka dan nilainya tidak sesuai harga pasar.

Kedua, dugaan kejanggalan pengelolaan dana PI Rp3,5 triliun yang disebut ditempatkan di bank swasta, bukan bank daerah. Pelapor menilai kebijakan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan maupun potensi pelanggaran hukum.

Ketiga, dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sponsorship yang disebut dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di luar prioritas masyarakat sekitar wilayah migas.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih merupakan klaim pelapor dan belum dinyatakan terbukti secara hukum.

Dalam keterangannya, Sutan Nasomal meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejati Riau, Kejaksaan Agung, dan KPK RI, segera memberikan kepastian proses penanganan perkara kepada publik.

Ia menilai transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Jika memang ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun jika belum memenuhi unsur, penjelasan kepada publik juga perlu disampaikan secara terbuka,” katanya.

Pihak pelapor juga mendesak dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengelolaan dana PI serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Riau Petroleum maupun aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Hanif menyampaikan Provinsi Riau belum optimal memanfaatkan sumber daya alam untuk menopang ketahanan pangan. Terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan daging sehingga terjadi paradoks pangan.

"Kita menyuplai kebutuhan pangan dari provinsi lain, padahal potensi kita besar,” katanya dalam Kuliah Umum di Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (30/4/2026).

Ia mencontohkan luas perkebunan kelapa sawit di Riau yang mencapai sekitar 4,5 juta hektare. Menurutnya, lahan tersebut bisa diintegrasikan dengan sektor pangan, seperti peternakan sapi maupun budidaya jagung, guna meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Selain itu, ia menilai pemanfaatan jagung sebagai komoditas strategis juga belum maksimal, baik sebagai bahan pangan maupun pakan ternak. Padahal, pengembangan jagung dinilai bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar.

Hanif juga menyinggung pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi dan intensifikasi lahan. Menurut dia, persoalan pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan, tetapi juga pada rendahnya hasil produksi per hektare dan belum optimalnya pola tanam.

Ia menekankan, ketahanan pangan daerah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Tanpa kemandirian di tingkat daerah, kata dia, stabilitas pasokan pangan nasional akan rentan terganggu.

“Kalau daerah tidak kuat, nasional juga tidak akan kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hanif mendorong pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha di Riau untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pangan berbasis potensi lokal. Ia juga menilai Riau memiliki keunggulan dari sisi sumber daya energi dan alam yang dapat mendukung penguatan sektor pertanian.

“Riau punya minyak, punya sawit, punya lahan. Tinggal bagaimana semua itu diintegrasikan untuk mendukung ketahanan pangan,” ungkap Hanif.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dua orang tersangka, K (26) dan S (38) merupakan warga Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pengungkapan dilakukan persisnya di Perairan Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Senin (27/4/2026).

"Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar dalam rangka Operasi Antik LK-2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 27 paket sabu dengan berat kotor sekitar 27 kg," kata Zahwani di Pekanbaru, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari informasi adanya penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah perairan yang diduga menjadi jalur masuk barang haram tersebut.

Pada pagi hari kejadian, tim mendeteksi sebuah speedboat dengan ciri-ciri mencurigakan melintas di Perairan Selat Akar. Saat akan dihentikan, tersebut justru berusaha melarikan diri.

Petugas sempat memberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan oleh pelaku. Dalam upaya menghentikan laju kapal, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki juru mudi kapal yang kemudian diketahui sebagai tersangka K.

"Tindakan tersebut berhasil melumpuhkan pergerakan kapal sehingga petugas dapat mengamankan kedua tersangka tanpa perlawanan lebih lanjut," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tiga tas berisi narkotika. Sebanyak 17 paket sabu berlabel “Chines Pin We” dengan berat sekitar 17 kg dan 10 paket sabu berlabel “Gold Leaf” seberat sekitar 10 kg serta 260 cartridge dari berbagai merek.

Salah satu tersangka yang mengalami luka tembak segera dievakuasi dengan bantuan Satpolairud dan Bea Cukai Selatpanjang untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil tes urine juga menunjukkan kedua tersangka positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.

"Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Dua tokoh masyarakat Rokan Hilir, H. Fuad Ahmad, SH, MH dan H. Samsul, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Rokan Hilir beserta jajarannya yang dinilai sigap dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rabu (23/4/2026).

Menurut kedua tokoh tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dinilai sangat cepat, tepat sasaran, dan profesional, sehingga berhasil mengembalikan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Rokan Hilir dan jajaran yang cepat dan tanggap merespon persoalan yang terjadi di Panipahan. Ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar H. Fuad Ahmad

Senada dengan itu, H. Samsul menilai respon cepat yang ditunjukkan oleh kepolisian merupakan bukti nyata kehadiran negara, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat. 

"Kami merasakan langsung dampaknya, situasi yang sebelumnya dapat menimbulkan gangguan dapat segera diatasi dengan baik dan patut diapresiasi," ungkapnya. 

Kedua tokoh ini juga berharap sinergi dan kerjasama yang baik antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan harmonis. Hal ini dilakukan agar kondisi keamanan di Panipahan dan sekitarnya dapat tetap terjaga dengan aman, damai, dan kondusif.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komisi C, Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Fazrul Hidayat Lubis, SE, melaksanakan kegiatan reses masa sidang satu tahun 2026 di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah pada Senin(20/4/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Penghulu Bagan Batu menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan legislator tersebut. Ia juga berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dan tertib demi kemajuan wilayah bersama.

Sementara itu, Fazrul Hidayat Lubis menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan wadah penting bagi wakil rakyat untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh usulan yang masuk dan akan memperjuangkannya agar dapat direalisasikan.

"Kita akan tampung aspirasi ini dan akan kita perjuangkan. Reses jangan hanya sekadar janji, tapi bagaimana bisa diperjuangkan secara merata untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Fazrul.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penghulu, Kepala Dusun (Kadus), tokoh agama, serta masyarakat sekitar.

Dalam sesi tanya jawab dan penyampaian aspirasi, Zulkipli Sagala selaku Kadus mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah pembuatan drainase di Gang Hidayah, pembangunan Box Culvert jalan penghubung di Gang Syukur, serta pembuatan turap untuk mengatasi masalah tanah longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Fazrul kembali menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan dicatat dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada agar dapat segera direalisasikan.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Anggota DPRD Cindy Rahmadani  dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan (Dapil) IV, Kabupaten Rokan Hilir ,melaksanakan kegiatan reses masa sidang satu tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Pondok Dua, Divisi 34, Kebun Sei Dua, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, pada Minggu (19/04/2026). 

Kedatangan Cindy disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, Lurah Balai Jaya menyampaikan sejumlah keluhan dan permasalahan yang dihadapi warga. Salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan atau rekaman KTP dan dokumen lainnya.

Lurah juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan solusi konkret, termasuk usulan penempatan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) di wilayah Kecamatan Balai Jaya untuk memudahkan akses pelayanan masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Ketua RW setempat. Dalam kesempatannya, Ketua RW mengajukan permohonan bantuan berupa bibit ikan guna mendukung kegiatan budidaya dan perekonomian warga. 

Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk, Cindy Rahmadani berjanji akan menampung dan menindaklanjuti semua usulan tersebut untuk dibawa ke tingkat selanjutnya agar segera mendapatkan solusi. 

Selain menyerap aspirasi, politisi Golkar ini juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dampak penyalahgunaan narkoba. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Saya mengajak warga untuk senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam upaya menjaga keamanan bersama," ujar Cindy.

Lebih lanjut, Cindy menegaskan bahwa kegiatan reses ini bukan sekadar acara seremonial atau kunjungan biasa, melainkan momen penting untuk mendengar langsung suara rakyat dan berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di fasilitas layanan kesehatan kembali menjadi sorotan. Kali ini, kondisi memprihatinkan terpantau di halaman belakang Puskesmas Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, terlihat sejumlah limbah medis berserakan, mulai dari jarum suntik bekas, limbah infeksius, hingga sisa obat-obatan kedaluwarsa. Tidak hanya itu, ditemukan pula bekas pembakaran limbah yang diduga dilakukan tanpa standar pengelolaan yang semestinya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius. Limbah B3 yang tidak ditangani dengan benar berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, seperti penularan penyakit infeksi kepada tenaga medis, pasien, maupun masyarakat sekitar. Selain itu, pencemaran lingkungan, baik tanah, air, maupun udara, juga menjadi ancaman nyata.

Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, pengelolaan limbah B3 telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana, terlebih jika menimbulkan dampak pencemaran atau korban.

Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media dengan mendatangi langsung Puskesmas Rimba Melintang. Namun, Kepala Puskesmas (Kapus) yang diketahui bernama Hazlina tidak dapat ditemui. Melalui salah seorang staf, disebutkan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti rapat dan tidak bersedia menerima wartawan.

Konfirmasi lanjutan melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil. Saat dihubungi, Hazlina hanya memberikan jawaban singkat. 

“Ia pak, berbentuk apa konfirmasi-nya pak,” sebelum akhirnya mengakhiri percakapan tanpa penjelasan lebih lanjut.

Sikap tersebut memunculkan tanda tanya besar, terutama di tengah isu yang menyangkut kepentingan publik. Dalam prinsip pelayanan publik, keterbukaan informasi dan respons terhadap klarifikasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas.

Ketidakkooperatifan dalam memberikan penjelasan tidak hanya memperkeruh situasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan. Di sisi lain, transparansi justru menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perbaikan.

Sebagai institusi yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan masyarakat, puskesmas semestinya menjadi contoh dalam penerapan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Pengabaian terhadap pengelolaan limbah B3 bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Rimba Melintang belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan tersebut. Awak media masih membuka ruang hak jawab guna menjaga keberimbangan informasi sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Kegiatan di Kepenghuluan Bahtra Makmur berlangsung khidmat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Penghulu Bahtra Makmur yang diwakili oleh Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Dusun (Kadus), Ketua Bpkep, pemuka masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat dan masyarakat sekitar. 

Dalam sambutannya, perwakilan Penghulu mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fazrul Hidayat Lubis yang telah berkenan hadir di desa kami. Kami berharap kegiatan reses ini bukan hanya sekadar kunjungan seremonial, namun benar-benar dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Fazrul Hidayat Lubis menyampaikan apresiasinya. Dalam arahannya, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan di desa tersebut agar dapat segera direalisasikan.

"Saya hadir di sini untuk mendengar langsung keluhan dan harapan bapak/ibu sekalian. Apa yang menjadi prioritas desa akan kami catat dan kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran," tegas Fazrul.

Pada sesi tanya jawab dan penyampaian aspirasi, Eka Syahriani Hasibuan menyampaikan sejumlah usulan penting. Ia memohon bantuan berupa loudspeaker (pengeras suara) untuk kebutuhan kegiatan kemasyarakatan, serta mengusulkan pembangunan atau pemasangan tiang baru PLN guna memperlancar aliran listrik di wilayah tersebut.

Seluruh usulan dan aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Fazrul Hidayat Lubis untuk dibawa ke forum DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Acara dihadiri penghulu  ketua Bpkeb  tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda dan masyarakat sekitar yang hadir.

Acara yang berlangsung hangat tersebut dibuka dengan sambutan dari Penghulu Glora, Ngatijan. Dalam kesempatannya, Ngatijan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dewan atas terealisasinya pembangunan drainase di wilayah tersebut.

"Kami sangat berterima kasih karena pembangunan drainase sudah terealisasi. Semoga ini bisa mengatasi masalah genangan air selama ini. Kami juga memohon agar masyarakat Glora selalu dianggap sebagai sahabat, jangan pernah ragu untuk mendekat dan berkomunikasi," ujar Ngatijan.

Menanggapi hal tersebut, Fazrul Hidayat Lubis menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk melayani dan memastikan suara masyarakat didengar oleh legislatif.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah usulan penting disampaikan oleh warga. Tokoh pemuda yang diwakili Herman menyampaikan permohonan agar dilakukan pembangunan tribun olahraga guna mendukung kegiatan positif generasi muda di Glora.

Sementara itu, Novi yang mewakili kalangan kaum ibu mengusulkan pentingnya pembangunan semenisasi jalan menuju sekolah. Hal ini dianggap sangat mendesak untuk memudahkan akses transportasi dan kenyamanan anak-anak dalam menempuh pendidikan. 

Seluruh aspirasi dan usulan yang masuk akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Fazrul Hidayat Lubis SE untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan program kerja serta anggaran daerah kedepannya.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Malam terakhir kegiatan gathering keluarga besar Adobe Rokan Group di kawasan wisata Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), berlangsung sangat hangat dan penuh makna. Puncak acara ini diisi dengan sesi tanya jawab yang terbuka dan interaktif antara seluruh staf dengan jajaran direksi perusahaan, Sabtu (18/4/2026).

Dalam sesi tersebut, para karyawan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun ide-ide kreatif terkait operasional perusahaan, pengembangan karir, hingga rencana bisnis ke depan. Suasana berjalan sangat akrab dan demokratis, di mana setiap pertanyaan disambut baik dan dijawab secara rinci oleh para direktur dan komisaris.

Topik yang dibahas beragam, mulai dari peningkatan fasilitas kerja, sistem manajemen, hingga strategi pengembangan usaha di masa depan. Melalui dialog langsung ini, tercipta pemahaman yang lebih mendalam antara manajemen dan karyawan, serta memperkuat rasa saling percaya dan keterbukaan yang selama ini sudah dibangun.

Ardison, S.H selaku Direktur Utama Rokan Net dan Jufri Irawan selaku Direktur PT. Anugerah Rokan Hilir beserta jajaran lainnya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme seluruh staf. Mereka menegaskan bahwa masukan dari karyawan sangat berharga dan akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan ke depannya.

"Kami sangat menghargai keberanian rekan-rekan semua untuk menyampaikan pendapat. Komunikasi yang lancar adalah kunci agar perusahaan ini bisa terus maju dan berkembang. Setiap aspirasi yang disampaikan malam ini akan kami catat dan evaluasi bersama demi kenyamanan dan kemajuan bersama," ujar Ardison dan Jufri dalam sambutannya.

Hal senada disampaikan oleh Bayu Guntara selaku Direktur Adobe Tangguh Globalindo. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lancar demi kelancaran operasional perusahaan.

"Saya sangat mengapresiasi keberanian dan kritisnya rekan-rekan semua dalam menyampaikan aspirasi. Komunikasi yang baik adalah fondasi utama agar pekerjaan kita berjalan efektif dan efisien. Melalui sesi ini, saya berharap tidak ada lagi jarak antara manajemen dan staf, sehingga kita bisa bergerak seirama menuju target yang telah ditetapkan bersama," ujar Bayu.

Sementara itu, Siswo selaku Manager PT. Adobe Tangguh Globalindo sekaligus Ketua Panitia juga memberikan sambutan dan rasa terima kasih yang mendalam atas terselenggaranya acara dengan sukses.

"Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara gathering ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat dukungan serta kerjasama dari semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen dan seluruh rekan-rekan karyawan yang telah berpartisipasi aktif, termasuk dalam sesi tanya jawab yang sangat produktif malam ini. Semoga momen kebersamaan dan komunikasi yang baik ini dapat terus terjaga setelah kita kembali ke kantor nanti," ujar Siswo.

Sebagai penutup acara, Arif selaku Komisaris Utama memberikan pesan yang sangat memotivasi dan menggetarkan hati seluruh hadirin.

"Kesuksesan itu dimulai dari diri kepercayaan pada diri sendiri "pungkas arif

Acara pun ditutup dengan harapan agar seluruh hasil diskusi, semangat kebersamaan, dan motivasi yang telah dibangun dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari demi kemajuan bersama Adobe Rokan Group.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hilir, menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Rokan Hilir, Jumat (17/4/2026).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diwarnai dengan tuntutan tegas kepada Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Sahroni, agar mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya. Massa menilai, selama kurang lebih dua tahun masa kepemimpinannya, kinerja Polres Rohil belum menunjukkan hasil maksimal, khususnya dalam penanganan peredaran narkoba yang disebut masih marak di 18 kecamatan.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti kondisi peredaran narkotika yang dinilai belum terkendali. Mereka juga menanggapi capaian Polres Rohil yang sebelumnya mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti sekitar 80 kilogram sabu. Namun, sebagian massa menilai capaian tersebut belum cukup menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

“Pengungkapan itu tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kami menilai peredaran narkoba masih terjadi dan perlu penanganan lebih serius,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga mengkritisi kegiatan yang melibatkan figur publik sebagai duta anti-narkoba. Menurut mereka, langkah tersebut dinilai lebih bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan.

Aksi yang berlangsung sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke dalam area Mapolres. Dorong-mendorong dengan aparat yang berjaga tidak terhindarkan, meski situasi masih dapat dikendalikan.

Kapolres Rokan Hilir tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Kapolres sedang menjalankan tugas di wilayah Panipahan.

Wakil Kepala Polres (Waka Polres) Rokan Hilir, Kompol Rikki, kemudian menemui massa untuk meredakan situasi. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung dan meneruskan tuntutan para demonstran kepada Kapolres.

“Kami akan menyampaikan seluruh tuntutan rekan-rekan kepada Kapolres. Saat ini beliau sedang bertugas di Panipahan karena situasi di sana masih perlu penanganan dan beliau diperintahkan untuk standby,” ujar Rikki di hadapan massa.

Ia juga menambahkan bahwa kepolisian tengah berupaya melakukan penindakan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hilir, Eka Rahayu, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah.

“Kami menilai persoalan narkoba ini serius dan perlu penanganan yang lebih konkret. Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, kami akan menggalang kekuatan yang lebih besar dengan melibatkan elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.

Eka juga menyampaikan bahwa aksi kali ini sengaja dilakukan dengan jumlah massa terbatas sebagai bentuk upaya menjaga situasi tetap kondusif.

Aksi berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di sekitar Mapolres Rokan Hilir kembali berangsur kondusif.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Kuantan Tenang, Desa Baturijal Hulu, kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil penelusuran awak media, bentangan sungai tersebut kini dipenuhi ratusan rakit atau ponton yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.

Dari pantauan di lapangan, diperkirakan terdapat sekitar 400 unit ponton PETI yang beroperasi di sepanjang aliran Sungai Kuantan Tenang. Aktivitas tersebut menggunakan berbagai jenis peralatan, mulai dari mesin dompeng hingga mesin sejenis Robin, yang beroperasi hampir tanpa henti.

Selain persoalan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut adanya dugaan sistem pengelolaan terstruktur dalam aktivitas ilegal tersebut. Salah satunya terkait penunjukan seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan dana dari para penambang.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sosok bernama Sutia yang diduga menjadi koordinator baru dalam pengumpulan dana dari para pelaku PETI.

“Benar adanya Sutia yang menjadi koordinator sekarang. Ia bertugas menerima uang setoran dari setiap PETI sebesar Rp500 ribu per unit ponton dalam seminggu. Yang bersangkutan juga diketahui ikut langsung dalam aktivitas PETI tersebut,” ujar warga, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pungutan tersebut diduga bukan semata-mata untuk kepentingan umum sebagaimana yang disampaikan, melainkan lebih kepada biaya pengamanan agar aktivitas PETI tetap berjalan.

“Sutia menyampaikan bahwa uang itu untuk kelurahan, namun kami menduga penggunaannya lebih kepada pengamanan. Lokasinya di Sungai Kuantan Tenang, Desa Baturijal Hulu, dengan jumlah ponton hampir 400 unit,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sutia saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp membenarkan bahwa dirinya mengumpulkan dana dari aktivitas tambang. Namun, ia menegaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat di Kelurahan Baturijal Hilir.

“Dana yang saya kumpulkan dari hasil tambang digunakan untuk kebutuhan kelurahan. Programnya antara lain pembuatan tenda sosial, perbaikan jalan menuju Pulau Raman, pembelian ambulans, serta bantuan untuk rumah ibadah,” jelas Sutia.

Meski demikian, perbedaan persepsi antara warga dan pihak yang mengelola dana tersebut menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana yang bersumber dari aktivitas yang diduga ilegal.

Di sisi lain, keberadaan ratusan ponton PETI di aliran Sungai Kuantan Tenang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Aktivitas ini dikhawatirkan menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem sungai, serta mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi informasi yang beredar, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Peranap menunjukkan respons cepat. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolsek Peranap menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan langsung turun ke lapangan.

“Sudah kami monitor, saat ini kami sedang di lapangan. Baru hari ini kami lakukan penyelidikan,” ujarnya singkat, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, Polsek Peranap juga telah melakukan razia terhadap aktivitas PETI di wilayah tersebut. Dalam operasi itu, sedikitnya lima unit ponton tambang dimusnahkan sebagai bentuk penegakan hukum.

Selain penindakan, aparat juga telah memberikan imbauan kepada para penambang agar tidak lagi melakukan aktivitas ilegal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik PETI masih terus berlangsung, bahkan berkembang dengan pola yang lebih terorganisir.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga masih marak terjadi di wilayah Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Informasi tersebut mencuat dari keterangan sejumlah warga yang mengaku resah dengan aktivitas penambangan emas ilegal yang diduga masih berlangsung di beberapa titik aliran sungai di wilayah tersebut.

Keresahan masyarakat semakin meningkat setelah beredar informasi bahwa para penambang emas diduga telah menunjuk seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan dana dari para penambang guna keperluan keamanan dalam menjalankan aktivitas PETI.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu para penambang menggelar pertemuan di aula PKK Kelurahan Baturijal Hilir untuk menunjuk koordinator baru.

“Beberapa waktu yang lalu para penambang melakukan rapat di aula PKK Kelurahan Baturijal Hilir guna menunjuk koordinator baru. Pertemuan itu dihadiri kurang lebih 70 orang penambang. Dari hasil pertemuan tersebut menunjuk Sutia sebagai koordinator PETI yang baru. Setiap minggunya para penambang emas tersebut menyetor uang sebesar Rp500 ribu per ponton atau rakit tambang,” ujar warga tersebut, Senin (13/04/2026).

Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat, dana yang dikumpulkan dari para penambang itu disebut-sebut sebagai dana keamanan agar aktivitas penambangan emas ilegal tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.

Guna memverifikasi informasi tersebut, awak media mencoba menghubungi Sutia yang disebut-sebut sebagai koordinator PETI yang baru. Saat dikonfirmasi, Sutia tidak menampik bahwa dirinya terlibat dalam pengumpulan dana dari para penambang.

Ia menyebut bahwa sistem pengumpulan dana tersebut baru berjalan dalam waktu singkat.

“Kalau dana setoran yang saudara ingin tahu, bisa saya jelaskan. Datang saja jumpai saya. Pertanyaannya, sanggup saudara memenjarakan pengurus yang tidak jelas itu? Saya mendukung. Jangan orang yang makan nangka saya yang dapat getahnya, bos. Kami yang minta dana PETI baru satu minggu berjalan. Minggu ini masuk minggu kedua. Silakan saudara pertanyakan pengurus sebelum kami,” ujar Sutia saat dihubungi awak media.

Lebih lanjut, Sutia juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa keberatan karena banyak pihak yang datang kepadanya untuk meminta uang.

“Kami ini kerja berproses. Kalau setiap hari orang datang ke saya meminta uang, manalah saya kuat,” tambahnya.

Namun ketika awak media meminta penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang datang kepadanya untuk meminta uang, Sutia memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan tambahan.

Sementara itu, aparat kepolisian setempat diketahui sebelumnya telah melakukan langkah penertiban terhadap aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Peranap. Beberapa waktu lalu, jajaran kepolisian melakukan razia terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai.

Dalam operasi tersebut, aparat menemukan sejumlah ponton yang sedang melakukan aktivitas penambangan dan langsung melakukan tindakan tegas dengan memusnahkan lima unit ponton yang kedapatan beroperasi. Para penambang yang berada di lokasi saat itu juga diberikan imbauan agar tidak lagi melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal.

Menanggapi informasi yang kembali beredar di masyarakat terkait dugaan aktivitas PETI yang masih berlangsung, awak media kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolsek Peranap.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kapolsek Peranap, Yofi Ferdian, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung melakukan pemantauan serta penyelidikan di lapangan.

“Sudah kami monitor, kami sedang di lapangan pak. Baru kami monitor hari ini dan sedang kami lakukan penyelidikan,” ujarnya singkat.

Langkah cepat yang diambil oleh pihak kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai respons cepat aparat kepolisian menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat berharap aparat kepolisian bersama pihak terkait lainnya dapat terus melakukan pengawasan serta penertiban secara berkelanjutan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

Selain melanggar hukum, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, terutama jika dilakukan di aliran sungai.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Dugaan tersebut disampaikan Markus Sitompul bersama sejumlah keluarga kepada awak media. Mereka menduga kerusakan tanaman sawit itu berkaitan dengan konflik lahan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, Rabu (8/4/2026).

Rensen Sihombing, salah satu perwakilan keluarga, mengatakan tanaman sawit milik mereka diduga dirusak dengan cara disuntik menggunakan racun.

“Tanaman kelapa sawit kami sudah diracun. Kami menduga perusakan dilakukan oleh pihak yang terkait dengan eks anggota DPRD Rohil, Risben Nduwari Tambun Seribu,” ujarnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebutkan dalam dugaan tersebut belum memberikan tanggapan.

Upaya konfirmasi kepada Hendrik Hasibuan, yang disebut oleh warga sebagai pihak yang diduga terlibat, telah dilakukan melalui sambungan telepon. Akan tetapi, yang bersangkutan belum memberikan respons.

Hal serupa juga terjadi saat awak media mencoba menghubungi Risben Nduwari Tambun Seribu. Nomor telepon wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi dilaporkan tidak dapat lagi menghubungi yang bersangkutan.

Sebelumnya, keluarga Sitompul dan keluarga Turnip mengaku kecewa karena pihak yang mereka sebut sebagai lawan sengketa tidak menghadiri dua kali undangan mediasi yang difasilitasi pemerintah kepenghuluan.

Mediasi tersebut digelar di Kantor Penghulu Bangko Lestari terkait sengketa lahan di wilayah RT 25 RW 11 Dusun Bourtrem.

“Kami sudah datang ke kantor penghulu untuk mediasi, tetapi dari pihak Risben Tambun Seribu tidak ada yang hadir,” tulis salah satu perwakilan keluarga Turnip melalui pesan WhatsApp kepada media.

Penghulu Bangko Lestari, Lilik Awaluddin, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemerintah desa telah mengundang pihak terkait untuk melakukan mediasi.

“Ini masih dalam proses mediasi. Pak Risben pernah hadir satu kali memenuhi undangan kami. Ke depan akan kami undang kembali untuk pertemuan berikutnya,” kata Lilik.

Selain dugaan perusakan tanaman, keluarga Turnip juga menyebut adanya dugaan penyerobotan lahan yang luasnya sekitar 20 hektare.

Mateus Turnip mengatakan lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh pihak yang mereka tuding, meskipun menurutnya belum ada penyelesaian terkait status kepemilikan lahan tersebut.

“Kami menilai lahan sekitar 20 hektare itu milik keluarga kami, tetapi sudah ditanami sawit oleh pihak lain tanpa ada penyelesaian,” ungkapnya.

Kasus ini juga telah dilaporkan keluarga Sitompul ke Polres Rokan Hilir pada 18 November 2024 melalui pengaduan masyarakat dengan nomor: 0126/AP-JM/Pengaduan Masyarakat.I/XI/2024.

Markus Sitompul menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan serta perusakan tanaman sawit yang mereka klaim berada di Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Rimba Melintang.

Menurutnya, lahan seluas sekitar 12 hektare tersebut telah dikuasai keluarganya sejak lama dan memiliki dokumen Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRP) yang diterbitkan pada 1998 oleh pemerintah setempat.

“Kami berharap pihak kepolisian dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara hukum,” ujar Markus.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Adi Riswanto]

Gerbong mutasi di jajaran Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir kembali bergulir sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel. Kursi kepemimpinan Kepolisian Sektor (Polsek) Bagan Sinembah kini resmi berganti dari AKP Bonardo Purba, S.H. kepada AKP Gian Wiatma Emban, S.T.K., S.I.K.

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir. Momentum ini menandai dimulainya babak baru pengabdian bagi kedua perwira pertama Polri tersebut di tempat tugas yang baru.

Transformasi Pengabdian : Dari Darat ke Perairan AKP Bonardo Purba, yang telah memberikan dedikasi terbaiknya selama menjabat sebagai Kapolsek Bagan Sinembah, kini mendapatkan amanah baru. Beliau dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Polairud Polres Rokan Hilir.

Pergeseran ini dinilai strategis, mengingat wilayah hukum Rokan Hilir memiliki garis pantai dan wilayah perairan yang luas. Pengalaman AKP Bonardo dalam memimpin wilayah teritorial darat di Bagan Sinembah diharapkan menjadi modal kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Negeri Seribu Kubah tersebut.

Sosok Baru dengan Rekam Jejak Reserse Sementara itu, tongkat komando Polsek Bagan Sinembah kini beralih ke tangan AKP Gian Wiatma Emban. Sebelum mendarat di Bagan Sinembah, AKP Gian merupakan sosok yang tidak asing di dunia reserse. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kampar.

Kehadiran AKP Gian yang memiliki latar belakang kuat di bidang operasional dan penegakan hukum diharapkan mampu mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah Bagan Sinembah, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan pintu gerbang perbatasan Provinsi Riau.

Harapan Baru untuk Kamtibms Dalam sambutannya, Kapolres Rokan Hilir menyampaikan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang lumrah dalam institusi Polri demi meningkatkan kinerja organisasi. Beliau juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada AKP Bonardo Purba atas loyalitasnya selama ini.

"Terima kasih kepada AKP Bonardo Purba atas dedikasi dan pengabdiannya di Polsek Bagan Sinembah. Kepada pejabat baru, AKP Gian Wiatma Emban, selamat datang dan segera beradaptasi. Tantangan ke depan semakin kompleks, kedepankan pelayanan humanis dan jaga kondusivitas wilayah," tegas Kapolres.

Masyarakat Bagan Sinembah kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan AKP Gian untuk terus mempererat sinergi antara kepolisian dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen warga demi mewujudkan lingkungan yang aman dan damai.

[Redaktur: Adi Riswanto]