WahanaNews - Riau | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikui rapat koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Rabu (26/4/2023).
Rakor di Serindit ini diikuti oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution, serta Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Riau.
Baca Juga:
Kementan Galakkan Metode Pengendalian Ramah Lingkungan Atasi Karhutla Perkebunan
Pertemuan yang di gelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia dipimpin langsung secara virtual oleh Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Mengawali kesempatannya, Menko Marves RI Luhut mengatakan, Indonesia pada tahun ini diprakirakan merupakan tahun netral pasca La Nina (basah). Namun, masih dimungkinkan terjadi EI Nino (kering) dengan intensitas rendah sehingga harus diwaspadai dampaknya.
Potensi El-Nino yang akan melanda Indonesia perlu diwaspadai, karena selain memicu kekeringan, minimnya curah hujan yang terjadi juga akan meningkatkan jumlah titik api, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:
Soal Karhutla, 35 Perusahaan Disegel! Ini Lokasinya
Dengan begitu rapat ini dilaksanakan agar pemerintah daerah yang berada di kawasan-kawasan rawan karhutla memperkuat persiapan dan selalu bersiaga dalam menghadapi musim kemarau.
“Potensi kekeringan pada beberapa wilayah Indonesia perlu dimitigasi karena akan berdampak terhadap ketersediaan air untuk pertanian, PLTA, wisata, dan dampak ekonomi EI Nino kuat pada tahun 2015, mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597 ribu ha,” kata Luhut, dikutip dari laman resmi Media Center Riau, Rabu (26/4/2023).
Oleh karena itu, Menteri Marves mengajak setiap kepala daerah yang khusunya rawan kebarakan lahan harus mengeluarkan status siaga darurat bencana karhutla dan surat izin untuk mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
