Riau.WahanaNews.co - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, ada peningkatan jumlah titik panas (hotspot) periode sejak awal tahun 2023 hingga tanggal 8 Oktober dbandingkan periode sama tahun 2022.
Selain itu, menurut Laksmi, puluhan perusahaan sudah disegel terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Benarkan Geledah KLHK
Laksmi menjelaskan, karhutla terjadi akibat beberapa faktor. Selain faktor iklim, juga karena adanya kandungan bahan baku seperti lahan gambut yang berpotensi mudah terbakar
"Juga karena ada pemantik yang memulai api tersebut. Sebagian besar karhutla ada karena faktor manusia. Untuk itu, selain patroli pencegahan, kita melakukan upaya penegakan hukum. Ini kita lakukan supaya bisa mencegah dan mengurangi karhutla sedemikian rupa ke titik terendah," kata Laksmi, dikutip Jumat (13/10/2023).
"Saat ini, sudah dilakukan penyegelan oleh penegak hukum terhadap 35 perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, terkait karhutla," tambah Laksmi.
Baca Juga:
34 Sekolah Binaan DLH Kota Tangerang Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri
Dalam proses penegakan hukum, jelas Laksmi, pihaknya melakukan surveilans hotspot dan firespot, mendeteksi dan memastikan lokasi. Hingga memastikan hotspot tidak berkembang menjadi api, jika kemudian menjadi api langsung dilakukan pemadaman.
"Dalam proses ini, kami melakukan monitoring, mendeteksi, lalu memperingatkan perusahaan agar mencegah jangan sampai jadi api atau jika jadi api agar langsung melakukan pemadaman. Jika tidak ditindaklanjuti, KLHK akan mengambil tindakan lain dengan memberi surat peringatan. Hingga kemudian dilakukan penegakan sampai penyegelan," paparnya.
Sementara itu, Laksmi menjabarkan, jumlah hotspot pada periode awal tahun 2023 hingga tanggal 8 Oktober bertambah menjadi 7.352 titik. Angka ini mencakup hotspot dengan level confidence tinggi.
