Saat ditanya mengapa kebutuhan kipas angin tidak dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, Suprapto menjelaskan bahwa sekolah tidak menganggarkan pembelian kipas angin.
"Ada tidak juknis yang membolehkan pembelian kipas angin dalam jumlah besar? Karena satu kelas membutuhkan empat sampai lima kipas. Pembelian kipas itu masuknya ke modal. Jadi kami tidak pernah menganggarkan pembelian kipas angin, dan mereka (wali kelas dan murid) melakukannya demi kenyamanan mereka," jelasnya.
Baca Juga:
Diduga Masih Ada Pungutan di SDN 181 Pekanbaru, Padahal Dana BOS Ratusan Juta Digelontorkan Setiap Tahun
Berdasarkan data yang diperoleh wartawan, pada Tahun Anggaran 2024 SMA Negeri 12 Pekanbaru merealisasikan anggaran sebesar Rp373.133.900 pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 nilainya mencapai Rp393.340.000 pada pos yang sama.
Adanya pengumpulan dana dari sebagian siswa baru untuk pembelian kipas angin menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai mekanisme pemenuhan sarana pembelajaran di sekolah, termasuk apakah kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi melalui sumber pembiayaan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, muncul pertanyaan apakah pengumpulan dana tersebut bersifat sukarela atau dalam praktiknya menjadi kewajiban bagi siswa baru di kelas-kelas tertentu. Persoalan ini dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau apabila dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola penggunaan anggaran dan mekanisme penggalangan dana di lingkungan sekolah.
Baca Juga:
Dana BOS Ratusan Juta untuk Perpustakaan, Mengapa Siswa SDN 181 Pekanbaru Masih Berbagi Buku?
Di sisi lain, sejumlah wali murid berharap seluruh kebutuhan dasar ruang belajar dapat dipenuhi tanpa membebani orang tua, mengingat tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sama.
[Redaktur: Adi Riswanto]
