"Luar biasa sekali kondisi ruang kelas di sekolah ini. Bagaimana mungkin proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan tertib jika ruang kelas bercampur dengan barang bekas layaknya gudang sampah? Ini sangat ironis. Di Hari Guru, yang seharusnya menjadi momentum refleksi kepedulian terhadap pendidikan, justru ditemukan kondisi mencengangkan seperti ini,” tegasnya.
Ia meminta agar Inspektorat dan Dinas Dikpora Rokan Hulu tidak menutup mata dan segera turun langsung mengevaluasi kondisi riil di lapangan.
Baca Juga:
Wali Murid Keluhkan Kenaikan SPP dan Pembelian LKS di SD Swasta KITA YADIKA Mahato
Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan apresiasi kepada media yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan monitoring lebih ketat terhadap penyusunan dan implementasi RKAS di setiap sekolah.
"Kabupaten Rokan Hulu memiliki sekitar 500 sekolah. Desember ini kami akan melakukan monitoring pembahasan RKAS. Kami akan kembali menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran dan sesuai skala prioritas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui evaluasi langsung dan penegakan aturan bila ditemukan pelanggaran.
Baca Juga:
Sidang Riki Damanik Penuh Kejanggalan, Tiga Saksi Mengaku Tak Pernah Diperiksa Penyidik
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah Baidah masih belum memberikan pernyataan maupun klarifikasi, meski awak media telah berupaya menghubunginya. Sikap bungkam ini justru memunculkan tanda tanya baru dan dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral seorang pimpinan sekolah yang seharusnya terbuka terhadap kritik.
Pemimpin Sekolah adalah Penentu Kualitas Pendidikan. Kepala sekolah memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, dan layak. Ketika ruang kelas berubah menjadi tempat penumpukan barang bekas, sementara dana pendidikan turun setiap tahun, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pemimpin sekolah dalam menjalankan tugasnya.
Kritik pedas ini bukan tanpa alasan. Murid-murid di SDN 011 Kepenuhan Hulu berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak setara dengan sekolah lainnya. Apabila benar pengelolaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pihak terkait harus segera mengambil langkah tegas demi keberlangsungan pendidikan di daerah tersebut.
