"Adanya persoalan tumpang-tindih lahan dan tidak tuntasnya penataan dan pemetaan ruang secara aktual di Kalteng menjadi satu pemicu utama yang telah memantik banyak masalah antara masyarakat dan pelaku investasi," ujarnya.
Berbagai masalah ini, kata dia, terus terjadi dan sulit untuk mengatasinya tanpa ada iktikad penuh dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat untuk menyelesaikan penataan kawasan di provinsi ini yang lebih dari 80 persen secara administratif masih berstatus kawasan hutan.
Baca Juga:
Kapolres Rohil Pimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
"Meski faktanya, kondisi di lapangan sudah tidak lagi sesuai dengan keadaannya," kata dia.
Untuk mengatasi berbagai konflik agraria, konflik tenurial, dan mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan, dia mendukung pendekatan multisektoral yang tidak meninggalkan satu pihak. Namun, sebaliknya sama-sama berkolaborasi, bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan semua.
"Perguruan tinggi dengan kalangan akademisinya perlu juga menawarkan solusi bagi pemerintah agar dapat optimal mengatur kepentingan pelaku usaha dan masyarakat secara berkeadilan," pungkas Teras Narang.
Baca Juga:
Antisipasi Cuaca Ekstrem, ALPERKLINAS Desak Pemerintah dan PLN Buat Regulasi Dampak Bendungan PLTA Terhadap Masyarakat Sekitar
[Redaktur: Mega Puspita]
