Riau.WahanaNews.co - Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menyatakan, perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan di Kalimantan Tengah yang berkaitan perkebunan kelapa sawit memerlukan pendekatan multisektoral.
Pernyataan itu disampaikan Teras Narang saat pidato pembuka pada seminar yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Palangka Raya (UPR) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga:
Antusiasme Masyarakat Menggala 5 Sambut dan Dukung Afrizal Sintong dan Sepenuhnya.
"Jadi, perselisihan antara masyarakat dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (PKS) yang belakangan kian marak terjadi tidak lepas dari akar masalah tata ruang wilayah," ujar Teras Narang, dikutip Selasa (21/11/2023).
Adapun Gubernur Kalteng periode 2005—2015 itu mengungkapkan bahwa sejarah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah hingga saat ini. Kalteng sekarang ini telah memiliki total luasan areal PKS mencapai 1,8 juta hektare dengan total produksi mencapai 8 juta ton.
Data itu, kata Teras Narang, terdiri atas perkebunan rakyat sekitar 380.000 hektare dengan produksi sekitar 934.000 ton, dan perkebunan swasta sekitar 1,5 juta hektare dengan produksi sekitar 1,5 juta ton.
Baca Juga:
Sat Narkoba Polres Rohil Amankan Narkoba di Penginapan Anggrek Bagan Sinembah
Dari sisi ekonomi, menurut dia, produk olahan sawit CPO menjadi komoditas ekspor tertinggi kedua setelah produk pertambangan. Sebanyak 761.000 pekerja dan sekitar 130.000 petani juga mengandalkan PKS sebagai mata pencaharian.
"Hal ini menunjukkan bagaimana peran besar PKS pada perekonomian daerah," kata Teras Narang.
Dengan seluruh kontribusi positif PKS di Kalimantan Tengah, lanjut dia, tersimpan masalah yang membutuhkan atensi, yakni konflik tenurial yang merugikan banyak pihak.
