RIAU.WAHANANEWS.CO, ROKAN HILIR — Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Rokan Hilir mendorong Bupati H. Bistamam mengambil langkah cepat dengan memimpin rapat terbatas bersama OPD, camat, dan kepala desa wilayah terdampak, Kamis (24/7/2025) di Mess Bupati, Bagansiapiapi.
Dalam rapat, Bupati menegaskan keseriusan Pemkab dalam menangani Karhutla yang kini mendapat sorotan nasional bahkan internasional. “Hampir 70 persen rapat dengan Menteri, Pangdam, dan Forkopimda membahas Rohil. Kita harus malu jika terus jadi sorotan negatif,” ujarnya.
Baca Juga:
Wabup Rokan Hilir Imbau Warga Tak Buang Puntung Rokok dan Bakar Sampah Sembarangan
Bupati juga melaporkan temuan lahan terbakar seluas 200 hektare saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup ke lokasi. Asap Karhutla bahkan telah mencapai Malaysia. “Ini bukan lagi masalah lokal, tapi isu nasional dan lintas negara,” tegasnya.
Pemerintah Pusat meminta Pemkab segera mengajukan kebutuhan penanganan, termasuk sarana seperti ekskavator, yang akan didukung melalui APBN.
Sebagai langkah konkret, Bupati menyampaikan 10 instruksi utama. Yakni, Penetapan status tanggap darurat saat kondisi memburuk. Pembentukan Satgas dan Posko Karhutla di daerah. Deteksi dini dan respons cepat terhadap hotspot. Instruksi kepada camat dan kades lakukan patroli dan edukasi warga. Kesiapan SDM, sarpras, dan anggaran operasional. Peningkatan kolaborasi dengan TNI, Polri, PHR, media, dan masyarakat. Rewetting (pembasahan) lahan gambut secara rutin. Kampanye pembukaan lahan tanpa bakar. Pemeriksaan kesiapan peralatan pemadam. Pemadaman dini agar api tak meluas.
Baca Juga:
Pemkab dan Polres Rohil Galakkan Operasi Patuh Lancang kuning 2025
Sementara itu, Sekda Fauzi Efrizal mengungkapkan bahwa Rohil dan Rohul menjadi dua wilayah terdampak Karhutla paling parah di Riau. Khusus Rohil, kondisi diperparah oleh banyaknya lahan gambut di perkebunan sawit yang sulit dipadamkan.
“Di media sosial Malaysia, kita disebut eksportir asap. Jika sampai PM Malaysia menyampaikan langsung ke Presiden, ini mencoreng nama bangsa,” kata Sekda.
Saat ini, pasukan pemadam yang dikerahkan terdiri dari 358 personel Polri, 156 TNI, dan tambahan 170 dari Pertamina Hulu Rokan (PHR). Status tanggap darurat Provinsi Riau telah ditetapkan sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025.
