RIAU.WAHANANEWS.CO, JAKARTA – Kasus yang menjerat mantan pejabat publik Tom Lembong terus menjadi sorotan publik. Putusan pengadilan terhadap Lembong memicu beragam tanggapan, terutama terkait keadilan hukum serta akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak luas pada masyarakat.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia, Alif Basuki, angkat bicara terkait dinamika hukum dalam perkara tersebut. Ia menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Baca Juga:
Kejaksaan Tegaskan Penegakan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan
“Keputusan hukum adalah sesuatu yang harus kita hormati. Namun apabila rasa keadilan publik merasa terciderai, maka mekanisme upaya hukum masih terbuka untuk ditempuh. Kita harus percaya pada proses hukum dan mendorong semua berjalan sesuai kaidah yang berlaku,” ujar Alif Basuki, Kamis (25/7/25).
Lebih lanjut, Alif menekankan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada prinsip keadilan dan transparansi, bukan keberpihakan terhadap individu tertentu.
“Kita hormati putusan hukum, bukan membela personal. Proses hukum belum selesai, masih ada tahapan upaya hukum lain untuk menguji kebenaran materil dari putusan yang ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Pemkab Rohil Tindak Cepat Karhutla, Bupati Pimpin Rapat Darurat
MARAK Indonesia juga mendorong Kejaksaan Republik Indonesia agar bertindak progresif dan menyeluruh dalam mengusut kasus ini. Alif menyatakan, apabila ada indikasi keterlibatan pihak lain, maka penegak hukum harus membuka penyelidikan lebih luas.
“Kami mendukung Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya. Jika ada keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat atau menteri lain, harus diperiksa dan diungkap secara transparan,” tegas Alif.
Dengan tingginya perhatian publik dan dampak kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat, MARAK Indonesia menyerukan agar seluruh pihak menjaga integritas proses hukum, menghindari intervensi, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara utuh demi kepentingan rakyat.
