RIAU.WAHANANEWS.CO, Indragiri Hulu, -
Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta praktik pungutan liar (pungli) di SD Negeri 024 Hulu Peladangan, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kian mencuat ke permukaan. Sejumlah wali murid dan seorang mantan guru honorer mengungkapkan adanya pungutan berulang kepada orang tua siswa, dugaan intimidasi, hingga indikasi kejanggalan penggunaan dana BOS yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Baca Juga:
Diduga Akibat Terlalu Vokal Bongkar Kejanggalan Dana BOS, Guru 14 Tahun Mengabdi Dirumahkan, Kepsek SDN 024 Hulu Peladangan Bungkam
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak sekolah tersebut berdiri, orang tua siswa kerap dibebani berbagai pungutan yang dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.
"Sejak awal berdiri sampai sekarang, wali murid selalu dibebani banyak pungutan. Mulai dari Lembar Kerja Siswa (LKS), ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, sampai uang pembangunan gedung. Ini sudah lama kami sampaikan ke Dinas Pendidikan, tapi seolah tidak ada tindak lanjut,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Ia juga menyoroti mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai tidak partisipatif. Salah satunya saat rapat pengadaan mobiler (meja dan kursi belajar) dengan total kebutuhan dana disebut mencapai Rp63 juta.
Baca Juga:
Diduga Pungli Berkedok Seragam dan Uang Pembangunan, SMKN 1 Seberida Tuai Sorotan, Kepsek Masih Bungkam
“Jumlah siswa hampir 500 orang, tapi rapat hanya dihadiri sekitar 30 wali murid. Saya usulkan minimal 60 persen wali murid hadir agar keputusan sah dan adil, tapi tetap dipaksakan,” tambahnya.
Lebih jauh, wali murid tersebut mengaku mendapat tekanan dari ketua komite sekolah, berinisial BS, setelah menyatakan penolakan terhadap hasil rapat.
“Saya dipertanyakan, datang sebagai wali murid atau LSM. Bahkan di depan umum saya disebut sebagai pengacau. Padahal saya hadir membawa undangan resmi. Ironisnya, rapat yang minim peserta itu tetap memutuskan pungutan Rp150 ribu per siswa,” ungkapnya.
