Ia menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera memberikan penjelasan terkait penyebab kekurangan kas daerah yang berujung pada tertundanya pembayaran.
"DPRD kemungkinan akan memanggil BKAD dan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai situasi ini. Kami perlu memastikan bahwa masalah ini segera diatasi agar kegiatan dan proyek yang tertunda bisa terselesaikan," ujar Indra.
Baca Juga:
PT Sinergi Integritas Agroindustri (SIA) Salurkan CSR ke Masyarakat Melalui Kepenghuluan Bahtera Makmur.
Dalam sepekan terakhir, banyak mitra kerja dan pihak ketiga mendatangi BKAD Siak untuk menagih hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Dikhawatirkan karena penundaan pembayaran dapat berdampak pada kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak.
"BKAD Kabupaten Siak diharapkan segera mengupayakan solusinya agar kondisi ini tidak berlarut-larut, terkait permasalahan keuangan yang terjadi, termasuk rencana dan langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi krisis kas daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Baca Juga:
Andreas Hutajulu,SH,MH Tuding Adanya Ketidak Netralitasan Oknum PJ Penghulu Terkait Perkara Lahan Di Areal 88
Situasi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan demi mencegah masalah serupa di masa depan.
[Redaktur : Sah Siandi Lubis]
