RIAU.WAHANANEWS.co, Siak – Sejumlah kegiatan operasional dan proyek fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Siak, sebagian masi belum terselesaikan pembayarannya.
Sehingga jal ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai, mitra swasta, anggota DPRD, dan masyarakat, terutama menjelang pergantian tahun 2025 yang tinggal beberapa hari lagi.
Baca Juga:
Gubernur Riau Terpilih, Abdul Wahid, Melayat Kepergian Ayahanda Pj Wali Kota Pekanbaru
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Siak, Raja Indor, menyatakan bahwa penundaan pembayaran terpaksa dilakukan karena kondisi kas daerah yang masih belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pembayaran.
"Pembayaran sebagian kegiatan masih tertunda karena keterbatasan dana di kas daerah. Namun, semuanya masih dalam proses dan kami berusaha keras menyelesaikan pembayaran secepat mungkin," ungkap Raja Indor saat dikonfirmasi pada Senin (23/12/2024).
"Raja Indor juga membantah isu yang menyebut bahwa kas daerah Siak kosong. Menurutnya, kas daerah masih memiliki dana, namun belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pembayaran yang tertunda. Ia mengimbau masyarakat, pegawai, dan pihak ketiga untuk bersabar menunggu proses penyelesaian.
Baca Juga:
35 Lansia Bengkalis Ikuti Acara Wisuda Akbar Sekolah Lansia
"Kami terus berupaya agar kas mencukupi untuk pembayaran sampai akhir tahun ini. Hingga saat ini, kami masih menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Keuangan sembari menunggu transfer anggaran dari pemerintah pusat," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa dana operasional penting, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih tersedia. Namun, ia tidak menjelaskan jumlah dana yang akan ditransfer atau kendala yang menyebabkan keterlambatan pencairan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, mengaku belum memperoleh informasi pasti terkait kondisi keuangan daerah saat ini. Menurutnya, banyak keluhan yang diterima dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra swasta, mengenai anggaran yang belum diterima.
Ia menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera memberikan penjelasan terkait penyebab kekurangan kas daerah yang berujung pada tertundanya pembayaran.
"DPRD kemungkinan akan memanggil BKAD dan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai situasi ini. Kami perlu memastikan bahwa masalah ini segera diatasi agar kegiatan dan proyek yang tertunda bisa terselesaikan," ujar Indra.
Dalam sepekan terakhir, banyak mitra kerja dan pihak ketiga mendatangi BKAD Siak untuk menagih hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Dikhawatirkan karena penundaan pembayaran dapat berdampak pada kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak.
"BKAD Kabupaten Siak diharapkan segera mengupayakan solusinya agar kondisi ini tidak berlarut-larut, terkait permasalahan keuangan yang terjadi, termasuk rencana dan langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi krisis kas daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Situasi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan demi mencegah masalah serupa di masa depan.
[Redaktur : Sah Siandi Lubis]
