Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan publik, bukan tuduhan atas pelanggaran tertentu. Sikap tertutup pihak sekolah dianggap menghambat keterbukaan informasi yang semestinya menjadi standar bagi institusi pendidikan.
Seorang pemerhati pendidikan Provinsi Riau menyampaikan keprihatinannya atas kondisi sekolah-sekolah di daerah terluar yang kerap luput dari perhatian.
Baca Juga:
Habiskan Ratusan Juta untuk Pemeliharaan Sarpras, Perpustakaan SD Swasta Yadika di Mahato, Bak “Kandang Kambing"
“Kami berharap Disdikpora Rokan Hulu lebih serius memperhatikan infrastruktur sekolah yang jauh dari pusat kabupaten. Bagaimana mutu pendidikan bisa dicapai jika kondisi bangunannya saja berantakan seperti di SDN 011 Kepenuhan Hulu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam menjaga standar kualitas pendidikan dan transparansi anggaran. Menurutnya, jika pemimpin sekolah tidak menunjukkan inisiatif atau cenderung tertutup terhadap media, hal tersebut dapat memperburuk persepsi publik dan menimbulkan dugaan-dugaan negatif.
Audit yang akan dilakukan Disdikpora menjadi harapan baru bagi masyarakat. Publik ingin memastikan apakah Dana BOS digunakan sesuai aturan, khususnya terkait pemeliharaan sarana prasarana.
Baca Juga:
Wali Murid Keluhkan Kenaikan SPP dan Pembelian LKS di SD Swasta KITA YADIKA Mahato
Transparansi dianggap sebagai kunci untuk menjawab keresahan masyarakat. Kepala sekolah diharapkan lebih terbuka kepada media serta aktif memberikan penjelasan, bukan justru menghindari komunikasi yang dapat menimbulkan kesan negatif.
Masyarakat berharap hasil audit nantinya tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi juga melahirkan tindak lanjut nyata, baik berupa perbaikan fisik sekolah, pembinaan terhadap pihak-pihak terkait, atau langkah korektif lainnya.
Kasus SDN 011 Kepenuhan Hulu diharapkan menjadi momentum bagi Disdikpora Rohul untuk memperbaiki tata kelola pendidikan, khususnya di wilayah yang jarang mendapat sorotan.
