RIAU.WAHANANEWS.CO Rokan Hilir — Menanggapi maraknya pemberitaan yang menyebut Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, sebagai pihak yang meminta pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Alphard, dua tokoh masyarakat, Hery Syahputra dan Wahyu Anda Ris, memberikan klarifikasi untuk meluruskan isu yang dinilai telah berkembang tanpa dasar yang jelas.
Dalam pernyataannya, Hery Syahputra menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut bukan permintaan baru dan bukan pula usulan dari Wakil Bupati saat ini, melainkan program yang sudah tercantum dalam APBD tahun anggaran 2024, yang disusun dan disahkan sebelum Jhony Charles menjabat.
Baca Juga:
Diduga Terjadi Praktik Kolusi dalam Program Revitalisasi Sekolah di Rokan Hilir, Sejumlah Sekolah Akui Beli Material di Satu Toko
“Faktanya, mobil itu sudah dianggarkan sejak 2024 pada masa kepala daerah sebelumnya. Jadi tidak benar jika disebut Wakil Bupati sekarang yang meminta atau mengusulkan pengadaan tersebut,” ujar Hery Syahputra.
Wahyu Anda Ris: Wabup Justru Sangat Mengerti Kondisi Rokan Hilir
Sementara itu, Wahyu Anda Ris menambahkan bahwa Wakil Bupati saat ini sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat Rokan Hilir dan tidak pernah meminta fasilitas baru yang dianggap tidak mendesak.
Baca Juga:
Dr. Hj. Karmila Sari Resmi Buka Turnamen Bola Voli Kemenpora 2025 di Rohil: Hadirkan 34 Tim, Gaungkan Semangat Sportif dan Edukatif
“Mari kita luruskan. Wabup tidak ada mengajukan atau meminta Alphard. Beliau sangat mengerti kondisi daerah yang sedang sulit. Isu bahwa Wabup mengutamakan kemewahan itu tidak benar sama sekali,” tegas Wahyu Anda Ris.
Ia juga menekankan bahwa kendaraan dinas adalah inventaris pemda, bukan fasilitas pribadi, dan semua proses pengadaannya mengikuti aturan anggaran yang sudah disahkan jauh sebelum Wabup menjabat.
Pengadaan Sudah Tercatat Resmi dalam Dokumen APBD 2024
Pihak yang memahami dokumen anggaran membenarkan bahwa pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari pembaruan aset pemda yang sudah direncanakan sejak lama.
Hal ini sekaligus membantah tuduhan bahwa ada permintaan khusus dari Wakil Bupati.
“Ini bukan usulan baru. Tidak bisa dibatalkan begitu saja tanpa mekanisme yang jelas. Jadi narasi yang berkembang seolah-olah Wabup meminta mobil miliaran itu tidak sesuai fakta,” sambung Hery Syahputra.
Mengajak Publik Tidak Terprovokasi
Baik Hery Syahputra maupun Wahyu Anda Ris meminta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif dan tidak mudah percaya pada opini yang belum tentu berdasar.
“Informasi harus dilihat dari dokumen. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang tidak benar. Pemerintah daerah terbuka untuk menunjukkan bahwa anggaran itu memang sudah ada sejak 2024,” kata Wahyu Anda Ris.
Penutup
Dengan bantahan ini, Hery Syahputra dan Wahyu Anda Ris berharap isu pengadaan mobil dinas tidak lagi dipelintir menjadi seolah-olah berasal dari permintaan Wakil Bupati saat ini. Mereka menegaskan bahwa prioritas utama pemda tetap pada kebutuhan masyarakat, bukan fasilitas mewah pejabat.
“Kami hanya ingin masyarakat tahu fakta sebenarnya. Jangan sampai opini liar menutupi kerja-kerja pemimpin daerah yang sedang berupaya memperbaiki Rokan Hilir,” tutup Hery Syahputra.
[Redaktur: Adi Riswanto]
