Riau.WahanaNews.co | Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr. Chaidir, memberikan tanggapan terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengkritik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) atas pemilihan gedung kantor mereka di Jakarta.
Chaidir menyatakan bahwa sejak isu alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron ke Pertamina, masyarakat Riau telah mengungkapkan keinginan agar perusahaan pengelola Blok Rokan tersebut memiliki kantor di Riau.
Baca Juga:
PELNI Catat Jumlah Penumpang Mudik Lebaran 2025 Melebihi Tahun Sebelumnya
Meskipun PT PHR memiliki wilayah kerja yang mencakup Sumatera secara keseluruhan, namun seperti yang disebutkan oleh Ahok bahwa 90 persen dari volume pekerjaan mereka berada di Blok Rokan.
Riau merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia dengan produksi minyak sekitar 26 persen dari total produksi minyak nasional. Oleh karena itu, menurut Chaidir, adalah wajar jika PT PHR memiliki kantor pusat di Riau.
Namun, kenyataannya, suara masyarakat Riau dianggap sepele oleh Pertamina. Bahkan terungkap bahwa PT PHR telah menyewa gedung mewah di Jakarta. Dana untuk sewa kantor tersebut tentunya berasal dari hasil penjualan minyak Blok Rokan.
Baca Juga:
Telkom Hadirkan Wifi Gratis di 476 Titik Strategis Selama Musim Mudik Lebaran 2025
Chaidir merasa heran, lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan pada daerah penghasil terlihat sedikit, karena dipotong oleh pajak dan lainnya, termasuk sewa kantor.
"Kami sungguh tak dapat mengerti di mana akal budi mereka berada. Ketika saya secara kebetulan bertemu dengan pimpinan PT PHR (bukan Direktur Utama) dalam acara takziah di Rokan untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya orangtua Bupati Siak, Alfedri, saya mencoba menggali informasi. FKPMR ingin melakukan dialog dengan Direktur Utama terkait target kinerja PT PHR ke depan," ujarnya.
Menurutnya, dialog serupa juga pernah dilakukan oleh FKPMR dengan Direktur Utama PT PHR sebelumnya, yaitu Jaffee Arizon Suardin.
