RIAU.WAHANANEWS.CO, ROKAN HILIR – Keputusan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyerahkan proyek pembuatan cutting box kepada pihak luar daerah menuai reaksi keras dari masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Warga menilai langkah tersebut mengabaikan potensi serta kapasitas pelaku usaha lokal yang selama ini mendukung aktivitas proyek migas di wilayah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pelaku usaha kecil menyatakan kekecewaannya atas kebijakan PHR yang dinilai tidak berpihak kepada pengrajin lokal. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan cutting box sebenarnya dapat ditangani oleh pelaku usaha setempat yang telah memiliki pengalaman dan sumber daya yang memadai.
Baca Juga:
Hari Pertama Sekolah, SMAN 3 Bagan Sinembah Gelar MPLS bagi Siswa Baru
“Proyek seperti cutting box ini seharusnya di prioritaskan untuk pengusaha lokal. Kami bukan menuntut belas kasihan, tapi keadilan. Sayangnya, PHR justru memberikan pekerjaan kepada kontraktor luar yang berbasis di Pekanbaru,” ujar Rinaldi, salah satu pengusaha kecil di Bagansiapiapi, Rabu (2/7/2025).
Menurut Rinaldi, keputusan tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat, terutama pengrajin dan kelompok usaha mikro yang sebelumnya terlibat dalam proyek serupa.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh perwakilan pemuda dari Kecamatan Bangko. Mereka menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan lokal yang selama ini diklaim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PHR.
Baca Juga:
Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Bagan Sinembah dan PT SIMP Panen Jagung di Lahan Seluas 2 Hektar
“PHR kerap berbicara soal local empowerment, tapi dalam praktiknya justru mengabaikan pelaku lokal. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal konsistensi dan keberpihakan,” kata Taufik, aktivis kelompok usaha pemuda setempat.
Masyarakat mendesak PHR untuk segera mengevaluasi kebijakan pengalihan proyek kepada pihak luar. Mereka meminta agar pekerjaan cutting box dikembalikan kepada pelaku usaha Rokan Hilir sebagai bentuk konkret komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini bukan ancaman, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik ketidakadilan,” tegas Rinaldi.
