Riau.WahanaNews.co - PT PLN (Persero) menggelar forum diskusi dan kolaborasi bisnis Road to PLN Investment Days 2024 yang diadakan pada Rabu (6/3/2024) di Hotel Mulia, Jakarta.
Agenda yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, akademisi, hingga investor dalam dan luar negeri merupakan upaya membangun kolaborasi dalam mengaksekerasi transisi energi bersih di tanah air.
Baca Juga:
Bantu Pulihkan Kelistrikan di Sukabumi Pasca Bencana, PLN Bekasi Kirim 50 Personel
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu menyampaikan, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan transisi energi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
”Kita sudah meratifikasi Paris Agreement, menetapkan NDC (Nationally Determined Contribution). Ke depan pembangkit listrik fosil kita kurangi dengan catatan, listrik tetap cukup, andal dan terjangkau,” kata Jisman, dikutip Minggu (10/3/2024).
Untuk itu, kata Jisman, Pemerintah akan menggenjot bauran EBT sebagai pengganti energi fosil dalam mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 32% di tahun 2030. Namun, Jisman mencatat setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dipecahkan dalam agenda besar transisi energi.
Baca Juga:
Peduli Korban Terdampak Banjir Pelabuhan Ratu Sukabumi, PLN Jabar Kirim Bantuan Hygiene Kit
Pertama, mismatch antara sumber EBT yang mayoritas berada di Sumatra, Kalimantan, dan Papua dengan pusat beban di Jawa. Kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri untuk membangun jaringan listrik yang mampu menyuplai hingga wilayah terpencil. Ketiga, adanya intermitensi pada pembangkit EBT seperti surya dan bayu sehingga membuat listrik tidak stabil.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah atau PLN sendiri, namun harus dilakukan melalui kolaborasi.
”Kami sebagai pemerintah mengajak semua pihak berkolaborasi, dalam artinya saling menguntungkan. Dari acara ini harus ada masukan-masukan yang sangat prinsip kepada pemerintah,” tandas Jisman.
