Riau.WahanaNews.co - PT PLN (Persero) meresmikan 'rumah bersama' transisi energi Indonesia atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office.
Rumah Bersama ini pun akan menjadi kantor bersama antara kementerian dan lembaga di Indonesia untuk membahas kebijakan transisi energi di Indonesia.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa banyak sekali pihak terkait yang masuk kebijakan transisi energi di Indonesia. Mulai dari pihaknya yang bicara urusan teknis dan komersialnya, hingga sudut pandang regulasi dari Kementerian ESDM.
Kemudian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Kemenko Perekonomian menjadi pihak yang melihat dari sudut pandang makroekonomi dan hubungan internasional. Terakhir, ada juga Kementerian Keuangan yang mengurus soal alokasi anggaran untuk transisi energi.
"Banyak sekali stakeholders yang harus dikelola hari ini dengan adanya Satgas Transition of Energy ditambah dengan adanya rumah bersama ini maka kita melihat bahwa Indonesia kompak dalam menghadapi transition of energy," beber Darmawan dalam peresmian kantor yang terletak di kawasan Tirtayasa, Melawai, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (17/1/2024).
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Kebijakan transisi energi pun, menurutnya, harus bekerjasama dengan berbagai institusi internasional mulai dari Satgas Just Energy Transition Program (JETP), ASEAN Zero Emission Community (AZEC), dan berbagai institusi lainnya. Dengan adanya kantor bersama ini urusan dengan institusi internasional juga akan lebih mudah dilakukan.
"Dari berbagai dunia internasional ini juga perlu clearing house, dan di sinilah ada clearing house baik itu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang teknis, dari komersial, dan juga dari korporasi," kata Darmawan.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menilai, rumah bersama transisi energi ini sangat diperlukan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai urusan kebijakan transisi energi.
