Melakukan percepatan kegiatan perjanjian kerjasama tiga pihak yaitu lembaga pekebun, bank mitra dan BPDPKS serta percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomtek Ditjenbun diterima BPDPKS.
Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), R.Azis Hidayat menyatakan untuk akselerasi PSR jalur kemitraan, pada 15 Mei 2023 sudah ditandatangani pakta integritas oleh 21 perusahaan perkebunan dengan diketahui oleh Dirjen Perkebunan, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI. Isinya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit mendukung dan berkomiten untuk menyukseskan program PSR melalui pencapaian target seluas 100.000 ha.
Gulat menuturkan, program riset yang dijalankan oleh BPDPKS penting untuk membantu mendukung pengembangan industri sawit berkelanjutan. Hanya saja, dia berharap, kalaupun ada program riset, itu semestinya bersifat lanjutan dari penelitian yang sudah ada.
Baca Juga:
Optimalkan BPDPKS, Petani Kelapa Sawit Raih Keuntungan dari Harga TBS
Sesuai data BPDPKS, jumlah riset yang dikelola dari Januari - September 2023 mencapai 112 riset. BPDPKS juga mencatat telah menyelesaikan seleksi grant riset sawit dan terdapat 42 lembaga penelitian yang akan didanai melalui Surat Ketetapan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-295/DPKS/2023 dan 35 perjanjian kerja penelitian pengembangan telah ditandatangani pada 25 September 2023. BPDPKS juga memiliki satu nota kesepahaman dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian.
Program penelitian dan pengembangan kelapa sawit merupakan salah satu upaya nyata BPDPKS untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan peningkatan pemberdayaan perkebunan kelapa sawit dari sektor hulu ke hilir.
Program litbang dari BPDPKS dijalankan dalam bentuk dukungan dana penelitian melalui dua mekanisme. Pertama Grant Riset Sawit yang terdiri dari jalur seleksi dan jalur inisiatif. Kedua, Lomba Riset Sawit yang melibatkan para mahasiswa.
Baca Juga:
Peran Strategis BPDPKS: Pendorong Harga TBS dengan Program Berkelanjutan
“Kemajuan hulu-hilir kelapa sawit Indonesia dan kesejahteraan petani kelapa sawit penting menjadi fokus pemerintah. BPDPKS punya peran strategis dalam hal tersebut. Namun, koordinasi antar kementerian/lembaga juga tak kalah penting,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
