Riau.WahanaNews.co - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan upaya untuk mengembangkan program perhutanan sosial guna membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan perlu kolaborasi dari banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pengembangan perhutanan sosial ini tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan,” kata Mahyeldi, dikutip Rabu (25/10/2023).
Baca Juga:
Pulau Osi, Destinasi Wisata Terkenal di Kota Ambon, Maluku
Ia mengatakan, Dinas Kehutanan berperan untuk pengurusan izin perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura bisa memberikan bantuan bibit dan pembinaan.
Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, lanjutnya, memberikan dukungan untuk pengemasan, akses pasar, dan pemasaran.
“Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi produk pertanian masyarakat lancar,” katanya.
Baca Juga:
SDK Membuka Bimtek Sosialisasi Rehabilitasi Mangrove di Pasangkayu
Ia berharap, dengan dukungan itu masyarakat sekitar hutan bisa memaksimalkan potensi perhutanan sosial tanpa merusak hutan, sehingga secara ekonomi tetap tumbuh tetapi kelestarian lingkungan juga terjaga.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan, per 31 Juli 2023 luas perhutanan sosial di provinsi itu mencapai 287.554 hektare, terdiri dari 205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan sosial tersebut, menurutnya, telah memberikan dampak positif pada 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan di Sumbar.
