Riau.WahanaNews.co | Salah satu pemicu kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di wilayah Riau, yaitu penyaluran solar yang tidak tepat sasaran dimana kendaraan industri ikut mengantre membeli solar.
Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, yang juga anggota Komisi II DPR RI dapil Riau, Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada asosiasi perusahaan truk angkutan, untuk melakukan negosiasi ulang dengan industri penggunanya di Riau.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya Bakrie Pimpin Kadin 2024-2029
Dia menilai upaya itu bisa menjadi salah satu pencegahan terjadinya penyaluran solar bersubdisi yang tidak tepat sasaran. Karena selama ini diduga, truk-truk besar dari industri yang beroperasi di Riau banyak menikmati solar bersubsidi.
"Padahal sesuai dengan aturan pemerintah, truk roda enam dan lebih tidak dibolehkan lagi mengisi solar bersubsidi," ujarnya Jumat (11/3/2022).
Dia mengakui faktanya memang ribuan truk-truk besar saat ini beroperasi di Riau yaitu sebagai mitra transportasi dari industri besar. Mulai dari kehutanan, perkebunan, pertambangan serta minyak dan gas. Serta industri besar lainnya seperti semen, besi, pabrik-pabrik. Juga transportasi industri lainnya.
Baca Juga:
Menko Airlangga Dorong Transformasi Sistem Ekonomi Pangan Pasca Pandemi
Sementara itu nilai kontrak pengangkutan atau bisnis transportasi mereka diyakini masih menggunakan ongkos BBM bersubsidi. Sehingga di lapangan, banyak terjadi truk-truk besar berburu solar bersubsidi di SPBU karena harganya jauh lebih murah.
"Kami mencoba tawarkan solusi jalan keluar dari hulu agar solar bersubsidi ini tepat sasaran. Kalau harga kontrak angkutan dengan industri industri itu sudah menggunakan komponen biaya BBM industri, saya pikir, bisa meminimalisir penggunaan solar bersubsidi," ujarnya.
Apalagi saat ini harga komoditas industri besar besar di Riau seperti kelapa sawit sedang sangat bagus. Jadi, menurutnya memungkinan untuk melakukan negosiasi ulang tarif angkutan yang tidak menyedot BBM jenis solar bersubsidi.
