Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengaku telah berjuang terus menerus untuk mendapatkan DBH sawit. Sebab, selama ini dampak lingkungan akibat aktivitas kelapa sawit perlu adanya perbaikan.
"Nanti kita akan memperbaiki jalan, jembatan dan juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat Riau dari DBH sawit ini," kata Syamsuar.
Baca Juga:
Antusiasme Masyarakat Menggala 5 Sambut dan Dukung Afrizal Sintong dan Sepenuhnya.
Syamsuar mengirim surat usulan RUU HKPD ke Komisi XI DPR pada 25 Agustus lalu. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara juga disampaikan soal usulan tersebut. Syamsuar menyampaikan Riau jadi daerah penghasil sawit terbesar di tingkat nasional.
"Riau penghasil sawit terbesar, tentu saya sampaikan untuk dapat DBH. Kita dorong itu sebagai diplomasi, kita minta dorongan juga dari Komisi XI soal regulasi," kata Syamsuar.
Syamsuar mengaku dalam usulan terkait DBH tak ada pihak yang keberatan untuk merealisasikannya. Apalagi dana itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Sat Narkoba Polres Rohil Amankan Narkoba di Penginapan Anggrek Bagan Sinembah
"Dalam pembicaraan tadi tidak ada yang keberatan (soal DBH). Kalau dapat tentu ya untuk infrastruktur, jalan paling penting karena imbasnya menyangkut transportasi dan ekonomi," katanya.
Dalam usulan RUU HKPD Agustus lalu ke DPR, mantan Bupati Siak itu minta jatah sekitar 12 persen. Namun angka itu tidak termasuk kabupaten/kota penghasil sawit.
"Soal DBH sawit kita usul 12 persen, tetapi ini untuk Pemerintah Provinsi saja. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan kota ada juga dapat, beda lagi," tandasnya. (tum)
