“Sedih melihat anak-anak sekolah di sini. Buku paket tidak boleh dibawa pulang, bangku sudah reot, satu meja bisa dipakai tiga anak. Kalau anak mau buang air besar, terpaksa pulang ke rumah,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Baca Juga:
Dugaan Penggelapan Bantuan Oplah 2025 Kembali Mencuat di Sungai Panji Panji
Keluhan serupa disampaikan wali murid berinisial I, warga Kelompok Tani, yang anaknya duduk di kelas V dan VI. Ia mengaku anak-anaknya tidak mengetahui materi pelajaran saat di rumah karena ketiadaan buku paket.
“Anak-anak disuruh belajar dari HP, tapi tidak semua punya. Buku paket dari sekolah tidak ada. Kepala sekolah juga sangat jarang masuk, sampai-sampai anak-anak hampir tidak mengenal wajahnya,” kata I.
Minimnya kehadiran kepala sekolah bukan sekadar isu. Wartawan telah melakukan kunjungan ke sekolah tersebut sebanyak delapan kali, namun Kepala SDN 025 Kelompok Tani, Tiurnida Simatupang, tidak pernah berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler juga telah dilakukan puluhan kali, namun tidak mendapat respons.
Baca Juga:
Tindak Lanjuti Instruksi Ketua MPC, Yafet Nainggolan Gelar Safari Konsolidasi Hingga Tingkat Ranting
Sikap tidak kooperatif ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah negeri, terlebih dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Para guru di sekolah tersebut pun terkesan menghindar saat dimintai keterangan, memperkuat kesan adanya pembiaran sistemik terhadap persoalan yang telah berlangsung lama.
Pemerhati Pendidikan Rokan Hilir, Rudi Hartono Manurung, menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai akar persoalan.
