RIAU.WAHANANEWS.CO, Rokan Hilir -
Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sejatinya memegang peran strategis sebagai penanggung jawab sekaligus pengawas penyelenggaraan pendidikan dasar. Namun tanggung jawab tersebut dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, menyusul kondisi memprihatinkan yang terjadi di SD Negeri 025 Kelompok Tani, Kecamatan Bangko Pusako, Provinsi Riau.
Baca Juga:
Dugaan Penggelapan Bantuan Oplah 2025 Kembali Mencuat di Sungai Panji Panji
Sekolah dengan jumlah murid sekitar 172 siswa itu sejak lama menjadi sorotan para orang tua murid. Bahkan sekitar setahun lalu, sekolah ini sempat didemo wali murid akibat berbagai persoalan mendasar yang tak kunjung dibenahi. Mulai dari minimnya buku paket pelajaran, bangku dan meja belajar yang reot, ruang kelas bocor saat hujan, toilet tanpa aliran air, hingga kepala sekolah yang diduga sangat jarang masuk.
Kondisi tersebut hingga kini disebut belum mengalami perubahan signifikan. Aktivitas belajar mengajar berlangsung dalam keterbatasan sarana prasarana yang jauh dari standar kelayakan pendidikan dasar.
Salah seorang wali murid berinisial M, yang memiliki tiga anak bersekolah di SDN 025 Kelompok Tani, mengungkapkan keprihatinannya.
Baca Juga:
Tindak Lanjuti Instruksi Ketua MPC, Yafet Nainggolan Gelar Safari Konsolidasi Hingga Tingkat Ranting
“Sedih melihat anak-anak sekolah di sini. Buku paket tidak boleh dibawa pulang, bangku sudah reot, satu meja bisa dipakai tiga anak. Kalau anak mau buang air besar, terpaksa pulang ke rumah,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Keluhan serupa disampaikan wali murid berinisial I, warga Kelompok Tani, yang anaknya duduk di kelas V dan VI. Ia mengaku anak-anaknya tidak mengetahui materi pelajaran saat di rumah karena ketiadaan buku paket.
“Anak-anak disuruh belajar dari HP, tapi tidak semua punya. Buku paket dari sekolah tidak ada. Kepala sekolah juga sangat jarang masuk, sampai-sampai anak-anak hampir tidak mengenal wajahnya,” kata I.
Minimnya kehadiran kepala sekolah bukan sekadar isu. Wartawan telah melakukan kunjungan ke sekolah tersebut sebanyak delapan kali, namun Kepala SDN 025 Kelompok Tani, Tiurnida Simatupang, tidak pernah berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler juga telah dilakukan puluhan kali, namun tidak mendapat respons.
Sikap tidak kooperatif ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah negeri, terlebih dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Para guru di sekolah tersebut pun terkesan menghindar saat dimintai keterangan, memperkuat kesan adanya pembiaran sistemik terhadap persoalan yang telah berlangsung lama.
Pemerhati Pendidikan Rokan Hilir, Rudi Hartono Manurung, menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai akar persoalan.
“Harapan pembenahan pendidikan di Rokan Hilir sejauh ini masih sebatas isapan jempol. Meski kepala dinas sudah berganti, praktik di lapangan tidak banyak berubah. Selama dana BOS masih diduga menjadi bancakan, maka mutu pendidikan akan terus terpuruk,” tegasnya.
Kondisi SDN 025 Kelompok Tani menjadi cerminan kegagalan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Jika persoalan mendasar seperti kehadiran kepala sekolah, ketersediaan buku, dan kelayakan fasilitas saja luput dari perhatian, maka sulit berharap kualitas pendidikan daerah dapat meningkat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 025 Kelompok Tani maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan tanggapan resmi meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
[Redaktur: Adi Riswanto]
