RIAU.WAHANANEWS.CO - Pekanbaru, Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat (JMRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (24/6/2026).
Aksi tersebut merupakan respons atas pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyebut rendahnya progres penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena banyak kantin sekolah yang tidak lagi beroperasi.
Baca Juga:
Kerja Siang-Malam di Tengah Hujan, Binsar Simarmata Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi
Pernyataan tersebut sebelumnya beredar luas di berbagai grup percakapan dan menjadi sorotan di sejumlah media massa, sehingga memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Massa aksi mulai berkumpul di sekitar Pustaka Wilayah Riau, Jalan Cut Nyak Dien, dengan membawa spanduk, baliho, serta pengeras suara. Sekira pukul 15.15 WIB, sekitar 400 peserta melakukan long march menuju gerbang Kantor Gubernur Riau sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Baca Juga:
Dirut PLN Pimpin Langsung Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumatra dari Pekanbaru
Koordinator Lapangan JMRB, David Jerry, dalam orasinya menilai pemerintah daerah tidak seharusnya menjadikan program nasional sebagai penyebab utama menurunnya pendapatan daerah.
"Defisit anggaran di Provinsi Riau telah terjadi sejak masa SF Hariyanto menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Berbagai kebijakan anggaran pada saat itu dinilai melebihi kemampuan keuangan daerah sehingga memunculkan defisit dan sejumlah kewajiban tunda bayar," ujar David di hadapan massa aksi.
Senada dengan itu, salah seorang peserta aksi bernama Boy mempertanyakan relevansi kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
"Selama ini masyarakat tidak pernah mengetahui bahwa retribusi kantin sekolah memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa hal tersebut kini dijadikan alasan atas minimnya pendapatan daerah," katanya.
Aksi berlangsung sekitar satu jam dan diterima oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Riau. Dalam penyampaiannya, perwakilan pemerintah menyatakan menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang berkembang.
Sebelum membubarkan diri, Koordinator Aksi membacakan enam poin pernyataan sikap JMRB, yakni:
1. Meminta Pemerintah Provinsi Riau terbuka dan transparan dalam menyampaikan kondisi defisit anggaran kepada masyarakat, termasuk penyebab, besaran, dan langkah penyelesaiannya.
2. Menolak segala upaya yang menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab utama defisit anggaran daerah, karena program tersebut merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mendesak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Riau.
4. Meminta pemerintah daerah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas.
5. Mendorong dilaksanakannya audit serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
6. Meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Setelah penyampaian pernyataan sikap dan penyerahan aspirasi kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Plt Gubernur Riau terkait tuntutan maupun kritik yang disampaikan oleh Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat dalam aksi tersebut.
[Redaktur: Adi Riswanto]
