RIAU.WAHANANEWS.CO, Indragiri Hulu – Kegiatan renovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2025, diduga tidak selesai tepat waktu. Padahal, masing-masing paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak hampir mencapai setengah miliar rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun, pekerjaan renovasi tersebut mulai dilaksanakan pada 23 Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada 19 November 2025. Namun, hingga pertengahan Desember 2025, saat berita ini diterbitkan, pantauan awak media di lapangan menunjukkan progres pekerjaan baru mencapai sekitar 60 persen.
Baca Juga:
Diduga Dana PIP Jadi “Bancakan”, Siswa Miskin di MA Swasta Miftahul Jannah Terima Sisa Rp373 Ribu dari Rp1,8 Juta
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu selaku instansi teknis penanggung jawab kegiatan.
Salah seorang warga setempat mengungkapkan bahwa keterlambatan pekerjaan diduga dipicu oleh lemahnya pengawasan serta seringnya pergantian pekerja di lapangan.
“Sepengetahuan saya, para pekerja atau tukang sudah beberapa kali gonta-ganti. Soal penyebab pastinya saya kurang tahu, tapi kondisi itu jelas berpengaruh pada lambatnya pekerjaan,” ujar warga tersebut, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga:
Diduga Tahan Dana PIP, Madrasah Aliyah Swasta di Peranap Tuai Sorotan
Belum rampungnya pekerjaan di tiga lokasi tersebut juga mendapat sorotan keras dari Ketua Lembaga Aliansi Indonesia. Ia menilai kondisi ini menjadi cerminan lemahnya fungsi pengawasan terhadap proyek fisik yang menggunakan dana negara.
“Kami berharap pihak-pihak terkait, khususnya dinas teknis, lebih serius dan ketat dalam mengawasi kegiatan fisik yang bersumber dari uang rakyat. Jangan sampai keterlambatan seperti ini terus berulang setiap tahun. Jika progres baru 60 persen dan tidak diawasi dengan baik, sangat berpotensi berakhir mangkrak,” tegas Rudi Walker Purba saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Ia menambahkan, proyek kesehatan seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut langsung pelayanan dasar masyarakat, bukan justru menjadi contoh buruk pengelolaan anggaran publik.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait keterlambatan penyelesaian proyek renovasi Pustu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum mendapat respons.
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah untuk memastikan anggaran ratusan juta rupiah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan administrasi, sementara bangunan di lapangan terbengkalai.
[Redaktur: Adi Riswanto]
