RIAU.WAHANANEWS.CO, Rokan Hilir– Program Optimalisasi Lahan Pertanian (Oplah) yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan kering dan kesejahteraan petani, justru memunculkan kekecewaan di kalangan petani Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babussalam.
Oplah sendiri merupakan program pemerintah untuk meningkatkan intensitas tanam, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali setahun, melalui kegiatan fisik yang dikelola BUMN dan diawasi TNI. Sementara kegiatan olah lahan seperti pembersihan dan penjetoran dikelola Gapoktan, yang menerima pencairan dana lebih dahulu sebelum pelaksanaannya.
Baca Juga:
Reses Anggota DPRD Rohil Fazrul Hidayat Lubis, Serap Aspirasi Warga Dapil IV
Namun, di wilayah Sungai Panji Panji, sebagian petani mengaku tidak mengetahui bahwa olah lahan pada program tersebut dibiayai penuh oleh pemerintah melalui Gapoktan Srijaya, yang membawahi sekitar 835 hektare lahan petani setempat.
Latif, salah satu petani yang lahannya masuk program Oplah, mengaku telah menanggung sendiri biaya penjetoran karena tidak pernah menerima informasi bahwa biaya tersebut semestinya ditanggung pemerintah.
“Saya sudah satu bulan menanam padi. Biaya penjetoran saya tanggung sendiri karena tidak tahu kalau penjetoran dibiayai pemerintah melalui Gapoktan,” ujar Latif.
Baca Juga:
Bupati Rohil Lepas Rombongan Bantuan Kemanusiaan DPC PBB Rohil ke Tapanuli
Senada dengan itu, tokoh masyarakat sekaligus petani, Bapak Sianturi, juga menyampaikan hal serupa saat ditemui pada Jumat (6/12/25).
"Lahan saya 15 hektare ikut Oplah. Baru saya tahu kalau penjetoran ditanggung pemerintah. Kenapa pengurus Gapoktan tidak mengumumkan? Ada apa ini?” ujarnya mempertanyakan.
Ketika dikonfirmasi wartawan, Ketua Gapoktan Srijaya, Toimun, menjelaskan bahwa pencairan dana olah lahan dari pemerintah baru sekitar 70 persen pada awal Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa Gapoktan tetap akan membayarkan penggantian biaya kepada petani yang sudah menjetor lahannya secara mandiri.
