WahanaNews-Riau I Setelah adanya usulan dari Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur kepada Anggota DPR RI dapil Riau, Syahrul Aidil Maazat, rencana pembangunan fly over di perempatan Jalan Garuda Sakti telah bergulir sejak beberapa waktu lalu.
Dikutip dari Riaupos.co Jumat (08/10/2021) usulan tersebut telah ditindak lanjuti dengan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat detail engineering design (DED).
Baca Juga:
Perawat di Pekanbaru Ditangkap Polisi, Curi Emas Majikan Lansia Rp150 juta
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menuturkan, dirinya memastikan mengawal rencana pembangunan hingga tuntas. Sebab, sampai saat ini keberadaan fly over di sana sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kita ketahui perempatan Jalan Garuda Sakti merupakan jalur atau jalan yang sangat strategis. Menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Bangkinang. Lebih daripada itu, jumlah pemukiman masyarakat yang memanfaatkan perlintasan sangatlah padat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).
Namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan penambahan infrastukur penunjang seperti trafic light yang lebih sering mati daripada menyala. Belum lagi kondisi kerusakan jalan disana yang lubangnya sudah melebar dan dalam. Menurut dia, flyover memang menjadi salah satu solusi untuk menjawab keluhan masyarakat yang sehari-hari melintasi jalur Simpang Garuda Sakti.
Baca Juga:
Peredaran 76 Kg Sabu dan 41.000 Pil Ekstasi Digagalkan Polda Riau
"Komisi IV DPRD Riau telah mengusulkan pembangunan flyover kepada perwakilan Provinsi Riau di DPR RI. Namun pada saat ini kami belum menerima informasi terkait kelanjutan rencana pembangunan flyover yang memang sudah sangat di idamkan masyarakat. Insya Allah, dalam waktu dekat saya akan coba komunikasikan kembali ke Anggota DPR RI dapil Riau Pak Syahrul Aidi Maazat," imbuhnya.
Ia berharap rencana pembangunan flyover untuk Perempatan Jalan Garuda Sakti bisa terealisasi pada APBN Perubahan. Atau paling tidak pada APBN murni 2022.
Saat ditanya apakah memungkin dengan menggunakan mekanisme sharing budget antara pusat dengan provinsi, opsi tersebut menurut Agung sah-sah saja. Asal rencana pembangunan biasa terealisasi dengan cepat.
