"Kami mendesak agar dalam hitungan hari, dana bagi hasil ini disetorkan ke Pemkab. Ini bukan sekadar permintaan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak direksi PT SPRH belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi media terkait tuntutan transparansi dan penyetoran dana bagi hasil yang mendesak ini.
Baca Juga:
Pembangunan Jembatan Sintong Bernilai Milyaran Rupiah Jadi Sorotan
Sikap diam pihak BUMD ini semakin memperkuat keresahan masyarakat Rokan Hilir yang menginginkan kejelasan dan akuntabilitas dari perusahaan yang mengelola dana daerah mereka.
[Redaktur : Mega Puspita]
