Demonstrasi ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak. Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.
“Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati!” seru salah satu demonstran di tengah aksi.
Baca Juga:
Menteri PANRB Terbitkan Permen Terbaru Terkait Pedoman Konflik Kepentingan
Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat, seperti aplikasi Si Koncang. Spanduk dan suara demonstran hari ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga dengan memenuhi kewajiban, bukan sekadar janji.
[Redaktur : Sah Siandi Lubis]
