RIAU.WAHANANEWS.CO.ROKAN HILIR
Proyek pembangunan dan rehabilitasi di SD Negeri 017 Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024, diduga tidak selesai dan terbengkalai. Kondisi ini memicu keluhan dari sejumlah pekerja yang mengaku belum menerima pelunasan upah.
Pembangunan yang mulai dikerjakan pada 28 Juni 2024 itu disebut berhenti sebelum mencapai penyelesaian. Beberapa pekerja menyatakan bahwa mereka telah berulang kali menagih hak mereka kepada pihak pelaksana proyek.
Salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, upaya komunikasi untuk meminta pembayaran belum mendapat kejelasan.
"Kami hanya menuntut hak kami. Upah belum dibayar penuh. Sudah kami coba hubungi Pak Iyal selaku pemborong, tapi belum jelas. Setiap kami ke rumahnya, beliau seperti menghindar,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Pekerja tersebut juga menyampaikan adanya kabar yang beredar terkait dugaan pemotongan dana proyek oleh pihak dinas setiap kali pencairan anggaran.
“Informasi dari pemborong, katanya ada potongan dana oleh dinas setiap pencairan. Itu yang menyebabkan proyek tidak selesai,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Iyal selaku pihak yang disebut sebagai pemborong, membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan memiliki bukti bahwa pembayaran telah dilakukan.
"Saya punya bukti semua upah telah dibayar. Jangan sembarangan membuat berita dan merusak nama baik orang. Bahkan sisa material di lokasi juga habis diambil. Saya juga media,” ujar Iyal singkat.
Sementara itu, narasumber lain yang juga merupakan salah satu pekerja menyebut persoalan tersebut belum menemui penyelesaian.
"Belum ada titik temu antara pemborong dan pekerja. Setahu saya, sisa upah yang belum dibayar sekitar Rp20 juta. Karena tidak ada kejelasan, para pekerja mengambil sisa material untuk mengurangi nilai upah yang belum dibayar. Bahkan berebut dengan supplier,” jelasnya.
Ia juga menyebut adanya informasi terkait sisa pembayaran kepada pemasok material.
“Informasinya, pemborong masih ada tunggakan ke supplier sekitar Rp4 juta,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan mangkraknya proyek maupun isu pemotongan anggaran oleh oknum dinas.
