Menurutnya, apabila dana PI Rp551 miliar dikelola sesuai peruntukan, maka dapat digunakan untuk menutup jurang kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membuka lapangan kerja baru. Namun dugaan praktik korupsi telah menjadikannya sekadar sumber rente bagi elite.
“Dalam perspektif hukum dan etika publik, penegakan hukum yang lambat sama artinya dengan melanggengkan kejahatan. Aparat penegak hukum tidak boleh berlindung di balik dalih prosedural, karena setiap hari penundaan sama dengan membiarkan keadilan publik digadaikan,” ujar Syharla.
Baca Juga:
Kapolsek Bangko Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di SMA Negeri 1 Bangko
Atas dasar itu, PC IMM Rohil mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejati Riau, untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PI Rp551 miliar PT SPRH.
Redaktur: Sah Siandi Lubis
