RIAU.WAHANANEWS.CO, – Di balik dugaan pemaksaan terhadap pemerintah desa, nama Kepala Dinas PMD turut terseret. Seperti mengguncang jagat raya, setelah para penghulu di Rokan Hilir bersuara, muncul dugaan bahwa sistem pemerintahan desa berjalan di bawah tekanan serta pemaksaan dari oknum yang diduga memiliki kepentingan besar terhadap pemerintah desa. Hal ini ditengarai bertujuan untuk menguras uang negara.
Tak tanggung-tanggung, kuatnya tekanan tersebut diduga membuat para penghulu di Rokan Hilir merasa kewalahan. Hal itu diungkapkan oleh beberapa penghulu saat awak media mencoba mengonfirmasi mereka. Para penghulu pun menceritakan hal yang sama.
Baca Juga:
Purwoto Ucapkan Selamat atas Pelantikan Bupati dan Wabup Rokan Hilir
"Bagaimana kami tidak merasa tertekan? Jika kami tidak menurut, pencairan Dana Desa (DD) tidak akan ditandatangani oleh Kadis PMD," ucap salah satu penghulu.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa penghulu, hilangnya Dana Desa belum dapat dijelaskan secara gamblang oleh sebagian dari mereka. Akibatnya, para penghulu mengaku hanya menjalankan perintah di bawah tekanan, hingga akhirnya pemerintah desa tidak memiliki pilihan lain.
Sementara itu, menanggapi tudingan yang beredar, awak media langsung mengonfirmasi Kadis PMD terkait dugaan tersebut. Dalam keterangannya, ia membantah tuduhan yang menyebut dirinya melakukan pemaksaan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.
Baca Juga:
Koperasi Bumi Melayu Berjaya Gelar Rapat Tahunan
"Jangan asal bunyi (asbun). Pikirkan dulu sebelum berbicara. Saya sama sekali tidak pernah menerima pengakuan dari pemerintah desa terkait adanya pemaksaan tersebut," tegas Kadis PMD Rohil, Yandra.
[Redaktur: Sah Siandi Lubis]
