WahanaNews-Riau | Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pembangunan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning masih belum optimal sehingga perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Ia menilai, dukungan pemerintah pusat penting untuk mendongkrak perekonomian Provinsi Riau sebagai salah satu penyumbang devisa negara, baik dari segi ekspor maupun investasi.
Baca Juga:
Momentum Hari Pahlawan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Kampanye Akbar di Kota Bekasi
Hal itu dikatakan Syamsuar dalam pertemuan bersama tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) di Gedung Daerah Balai Serindit, Riau, Sabtu (8/10/2022).
"Seluruh bupati dan wali kota (walkot) di Provinsi Riau berharap kehadiran Bappenas dalam kunjungan kerja kali ini dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah kami,” ujar Syamsuar dalam siaran pers yang diterima, Sabtu.
Syamsuar menambahkan, indikator makro pembangunan Provinsi Riau telah berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga:
Ratusan Pelaku Usaha Meriahkan Roeang Kita UMKM Fest 2024 Kemenkeu Jabar
Ia menjelaskan, pada triwulan I 2022, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,88 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 5,2 persen.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Riau tercatat sebagai provinsi dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa," terangnya.
Syamsuar menambahkan, sektor industri pengolahan berkontribusi paling tinggi sebesar 26,19 persen terhadap PDRB, meskipun masih didominasi barang setengah jadi.
Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,40 persen. Pasalnya, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah berupa minyak dan gas (migas).
"Sektor yang berkontribusi besar ketiga adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,34 persen sebagai penyedia bahan baku industri pengolahan," tambahnya.
Kontribusi ekspor dan investasi
Lebih lanjut Syamsuar mengatakan, jika ditilik dari sektor perdagangan, perkembangan ekspor Provinsi Riau pada 2021 tumbuh sebesar 42,68 persen. Capaian tersebut didapat berkat kenaikan ekspor minyak mentah dan industri pengolahan hasil minyak.
Adapun industri pengolahan hasil minyak didominasi oleh lemak dan minyak hewan nabati yang merupakan turunan kelapa sawit berupa crude palm oil (CPO) dan turunan lainnya. Kontribusi Provinsi Riau pada sektor ini terhadap ekonomi nasional sebesar 34,39 persen.
“Investasi Provinsi Riau pada 2022 ditargetkan Rp 60,46 triliun dengan realisasi sampai triwulan ketiga sebesar Rp 59,1 triliun atau mencapai 99,09 persen dari yang target yang ditetapkan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Syamsuar, capaian pajak Provinsi Riau berhasil melampaui batas dari target yang sudah ditetapkan.
Demikian pula target penerimaan bea cukai. Capaian ini direspons positif oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Riau beberapa waktu lalu.
Gubernur Provinsi Riau Syamsuar berharap, pembangunan infrastruktur Provinsi Riau mendapat perhatian pemerintah pusat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat turut meningkat.(Dok. Pemprov Riau)
"Meski kawasan industri di Provinsi Riau seluruhnya belum terbangun optimal, khusus investasi, kami berhasil mencapai ranking ke-6 nasional pada 2019 dan ranking ke-5 nasional pada 2021," ujarnya.
Meski begitu, lanjut dia, pemerintah pusat belum memberikan perhatian penuh. Padahal, Riau telah mencatatkan sejumlah kontribusi bagi pembangunan nasional.
Di sisi lain, terang Syamsuar, masih ada sejumlah persoalan di Provinsi Riau, khususnya kemiskinan ekstrem dan stunting.
Adapun tingkat kemiskinan di Riau pada 2022 sebesar 1,40 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 100.000 jiwa. Angka ini lebih baik ketimbang tingkat kemiskinan nasional sebesar 2,04 persen.
Sementara, prevalensi stunting mengalami perbaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2018, angka stunting Provinsi Riau mencapai 27,4 persen.
“Angka tersebut mengalami penurunan pada 2022 menjadi 22,3 persen. Adapun prevalensi stunting nasional ditargetkan dapat turun menjadi 14 persen pada 2024,” jelasnya.
Perlu dukungan pemerintah pusat
Syamsuar berharap, usai pertemuan bersama tim Kementerian PPN/Bappenas, pembangunan infrastruktur Provinsi Riau dapat diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat turut meningkat.
Ia menilai, perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Riau saat ini belum optimal.
“Itu curhatan kami. Masih banyak infrastruktur di Riau yang belum sempurna sehingga perlu mendapat dukungan penuh. Terlebih, Riau terdiri dari daratan dari lautan. Kami berharap, kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Utama Bappenas RI Taufik Hanafi mengapresiasi capaian Gubernur Riau.
Pihaknya segera merumuskan sejumlah upaya yang akan dipaparkan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Riau ke depan.
Taufik mengatakan, selain mempelajari isu-isu strategis di Riau, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi riil di Provinsi Riau.
"Pertemuan ini bukan yang terakhir, melainkan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis yang akan melibatkan pihak-pihak terkait," kata Taufik.[gab]
