RIAU.WAHANANEWS.CO - Jakarta Meninggalnya empat calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopdeskel) dalam kegiatan latihan dasar militer memicu sorotan publik terhadap standar keselamatan, relevansi metode pelatihan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan bagi calon pengelola koperasi desa.
Baca Juga:
Lewat HUITM 2026, Uzbekistan Tawarkan Wisata Ziarah dan Program Umrah Plus Jamaah Indonesia
Ia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa hilangnya nyawa peserta dalam sebuah program pelatihan tidak dapat dianggap sebagai risiko yang lazim.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat calon manajer Kopdes/Kopdeskel dalam kegiatan latihan dasar militer. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam pelatihan. Hilangnya nyawa peserta adalah tragedi serius yang wajib diusut secara terang, objektif, dan akuntabel,” kata Siti Aisyah, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses investigasi dilakukan secara terbuka agar publik memperoleh kejelasan mengenai penyebab meninggalnya para peserta.
Baca Juga:
HUT Ke-499 Jakarta Buka Akses Publik, MARTABAT Prabowo-Gibran: Jabodetabekjur Butuh Konektivitas Berkeadilan
Siti juga mempertanyakan kesesuaian model latihan dasar militer yang diterapkan kepada calon manajer koperasi. Ia menilai tugas utama peserta adalah mengelola lembaga ekonomi desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga, sehingga pendekatan pelatihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi tersebut.
“Calon manajer Kopdes bukan prajurit tempur. Mereka dipersiapkan untuk mengelola koperasi, memperkuat ekonomi desa, dan melayani masyarakat. Karena itu, pelatihan harus proporsional dengan kebutuhan tugas, menjamin keselamatan peserta, serta tidak boleh menggunakan pendekatan fisik yang berlebihan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siti menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Ia meminta seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan ditelaah secara transparan, mulai dari pemeriksaan kesehatan peserta sebelum pelatihan, standar keselamatan yang diterapkan, beban latihan, pengawasan instruktur, kesiapan fasilitas medis, hingga prosedur penanganan keadaan darurat.
“Harus dibuka secara transparan apakah pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan, beban latihan, pengawasan instruktur, fasilitas medis, dan penanganan darurat telah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Siti mengusulkan tiga rekomendasi. Pertama, penghentian sementara model latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes/Kopdeskel hingga audit dan evaluasi menyeluruh dilakukan. Kedua, aparat penegak hukum diminta menelusuri kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur apabila ditemukan indikasi yang berkontribusi terhadap jatuhnya korban jiwa. Ketiga, pemerintah diminta memastikan seluruh hak keluarga korban terpenuhi, termasuk pemberian santunan dan pendampingan yang diperlukan.
Selain itu, ia mendorong agar pola pelatihan ke depan lebih berfokus pada penguatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Siti, program penguatan ekonomi desa harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keselamatan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak-hak peserta.
“Bagi saya, program ekonomi rakyat tidak boleh dibangun dengan mengorbankan nyawa rakyat,” pungkasnya.
[Redaktur: Adi Riswanto]
