WahanaNews-Riau I Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengaku kecewa dan sangat menyayangkan komitmen PT EMP Malacca Strait karena kontribusi dan perhatian ke daerah dinilai tidak maksimal.
"Nanti saya rekomendasikan izinnya dicabut. Karena semua perusahaan (yang beroperasi di Meranti) kolektif seperti itu. Kalau perlu saya sendiri nanti yang langsung surati ke kementerian," tegas Bupati secara gamblang kepada ANTARA, Jumat (1/10/2021).
Baca Juga:
Kapolres Rohil Pimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
Pemerintah setempat meminta agar perusahaan milik Aburizal Bakrie itu bisa lebih peduli dan membantu kondisi ring satu yakni, Desa Lalang Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Padahal kondisi di desa tersebut juga cukup memprihatinkan, khususnya di bidang infrastruktur.
Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Lalang Tanjung, Muhammad Anas beberapa waktu lalu. Ia mengakui hingga kini belum ada kontribusi yang berarti dari EMP Malacca Strait SA.
Padahal kondisi desa yang dipimpinnya cukup mengkhawatirkan. Mulai dari masih buruknya kondisi jalan, jembatan, dan lainnya. Mengingat desa tersebut menjadi wilayah ring 1 di pengeboran sumur TB, kondisi ini dinilai memprihatinkan.
Baca Juga:
Antisipasi Cuaca Ekstrem, ALPERKLINAS Desak Pemerintah dan PLN Buat Regulasi Dampak Bendungan PLTA Terhadap Masyarakat Sekitar
"Dengan kejadian ini kita akan panggil mereka (PT EMP Malacca Strait). Karena mereka harus penuhi itu dulu (perhatian ke desa sebagai wilayah operasi perusahaan). Kita juga akan mengevaluasi Perbup tentang ganti rugi lahan-lahan yang dieksploitasi oleh PT EMP," ujar Bupati Adil.
Tak hanya itu, Bupati juga meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti agar memiliki kantor di ibukota daerah sagu tersebut.
"Seluruh perusahaan besar di Meranti ini wajib berkantor di Kabupaten. Ngapain kita harus panggil mereka, kita yang harus ke sana. Seharusnya mereka yang kemari. Jadi ketika ada acara mereka harus hadir. Itu tanggung jawab mereka jika mau beroperasi di Meranti," terangnya.
