Riau.WahanaNews.co - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko berharap bursa berjangka crude palm oil (CPO) bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Hal itu seiring perdagangan yang kian transparan.
"Kami yakin penerimaan pajak jika ini berjalan dengan fair akan meningkat, baik dari sisi PPN (pajak pertambahan nilai) maupun dari sisi PPh (pajak penghasilan)," kata Didid dalam peluncuran bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (14/10/2023).
Baca Juga:
Antusiasme Masyarakat Menggala 5 Sambut dan Dukung Afrizal Sintong dan Sepenuhnya.
Ia mengatakan, dengan Bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan (price reference)sendiri, tidak lagi bergantung pada bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam.
Bursa perdagangan CPO mulai efektif pada 23 Oktober mendatang di mana akan ada banyak penjual dan pembeli. Hal itu akan membentuk penentuan harga di pasar melalui interaksi pembeli dan penjual. Setelah itu, harga patokan akan terbentuk.
"Kalau tiap hari bikin price discovery dan itu kredibel, baru kami akan 'jualan' bahwa bursa Indonesia harganya sudah kredibel. Tolong instansi lainnya jadikan ini referensi," katanya.
Baca Juga:
Sat Narkoba Polres Rohil Amankan Narkoba di Penginapan Anggrek Bagan Sinembah
"Referensi bagi pengambilan keputusan, untuk pajak, di sisi hulu nanti untuk menentukan harga TBS (tandan buah segar). Jadi nanti baik petani, produsen CPO, dan sebagainya sudah jelas acuan harganya di situ," sambungnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbanyak di dunia. Namun sayangnya, selama ini masih menggunakan harga acuan negara lain.
"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US$30 miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," pungkasnya.
