WahawaNews-Riau I Usulan Gubenur Riau Syamsuar ke Kementerian Keuangan soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak perkebunan sawit di Riau, disetujui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Iya tadi salah satu yang kita bahas soal DBH sawit dengan Pak Gubernur Riau. Jadi, saat ini (DBH Sawit) masih dalam pembahasan dengan DPR," ujar Suahasil kepada wartawan, usai rapat dengan Syamsuar di kediaman dinas Gubernur Riau, Senin (1/11/2021) malam.
Baca Juga:
Antusiasme Masyarakat Menggala 5 Sambut dan Dukung Afrizal Sintong dan Sepenuhnya.
Suahasil menyampaikan, Kemenkeu sedang melakukan penghitungan terkait aspirasi dari daerah. Dia juga mengakui saat ini harga sawit sedang fluktuasi meski cenderung naik setahun belakangan ini.
"Harga CPO minyak sawit tinggi, tapi kita juga pernah lihat harga CPO rendah. Ya tentu kita lihat, karena kalau tinggi seakan-akan ini menarik untuk semua orang," jelas Suahasil, dikutip dari infopublik.id.
Rencana DBH sawit memerlukan adanya regulasi khusus untuk bisa sama-sama mencicipi pajak hasil minyak tersebut. Karena itu, pada Selasa (2/11) Kemenkeu dan DPR RI akan rapat membahas DBH tersebut.
Baca Juga:
Sat Narkoba Polres Rohil Amankan Narkoba di Penginapan Anggrek Bagan Sinembah
Suahasil tak ingin ada resiko keuangan baik di pusat maupun daerah setelah ada DBH sawit. Sehingga, pihaknya perlu duduk bersama DPR untuk membahas regulasi dan kebijakan tersebut.
"Jangan sampai memberikan resiko-resiko keuangan, baik keuangan pusat dan daerah. Kita diskusi terus, kita dudukkan, datanya dibuka, historisnya bagaimana dan kita lihat naik turun harga seperti apa. Kalau harga seperti ini, kebijakan apa yang paling pas," ucapnya.
"Besok 2 November kita prmbahasan RUUU HKPD (Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah) dengan DPR. Artinya ada pembahasan kelanjutan. Jadi bagaimana menciptakan suatu kebijakan yang meminimalkan resiko keuangan pusat dan daerah," jelasnya.
