RIAU.WAHANANEWS.CO, Pekanbaru – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025).
Dalam sambutannya, Wahid menekankan bahwa APBD harus disusun secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga realisasi anggaran harus dapat diakses oleh publik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Lantik Edy Natar Nasution Sebagai Gubernur Riau
Forum ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Mereka turut memberikan masukan dan saran guna memastikan anggaran daerah tersusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Riau, Tatang Yudiansyah, menyambut baik komitmen Gubernur Riau dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Ia menyoroti defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun pada tahun 2025. Menurutnya, kondisi ini memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga mereka dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan," ujar Tatang.
Baca Juga:
Sidang Pemeriksaan Setempat PT SIP Tbk Berlangsung Aman dan Kondusif
Lebih lanjut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital guna memastikan keterbukaan informasi dan mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan daerah.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan APBD Riau dapat disusun dan dikelola secara lebih transparan, efisien, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau pun bertekad untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
[Redaktur: Sah Siandi Lubis]
