RIAU.WAHANANEWS.co, BAGANSIAPIAPI — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir(Rohil) meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan penganggaran sewa server sebesar Rp450 juta per tahun pada periode 2021–2025. Kepala Diskominfotiks Rohil, Indra Gunawan, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Pernyataan bahwa kami mengalokasikan anggaran Rp450 juta per tahun khusus untuk sewa server adalah tidak benar. Realitanya, biaya operasional server hanya sebesar Rp12,5 juta per bulan. Anggaran tersebut mencakup keseluruhan kebutuhan infrastruktur digital pemerintahan daerah,” ujar Indra dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Baca Juga:
PJ Penghulu Sintong Bakti dan Karang Taruna Tinjau Kondisi Memprihatinkan SDN 036
Indra menjelaskan bahwa server yang digunakan bukan semata-mata berfungsi sebagai penyimpanan data, melainkan sebagai infrastruktur utama yang menopang sistem digital Pemerintah Kabupaten Rohil. Infrastruktur tersebut mengelola domain utama rohilkab.go.id, ratusan subdomain perangkat daerah, serta berbagai aplikasi layanan publik yang terintegrasi secara real-time.
Adapun layanan server yang dimanfaatkan merupakan dedicated server dari PT Optimus dan PT Cipta Informatika yang dikelola di NIX Datacenter, Jakarta, dengan standar internasional. Sistem tersebut dilengkapi fitur keamanan berlisensi, seperti firewall dari Sangfor Technology, SSL, VPN, sistem pemantauan, serta Service Level Agreement (SLA) dengan jaminan uptime sebesar 99,5 persen. Sebagai bentuk penguatan proteksi, layanan Cloudflare turut digunakan untuk percepatan akses serta mitigasi terhadap ancaman siber.
“Kami tidak hanya menjaga data, tetapi juga menjamin keberlangsungan layanan digital agar tetap aman, stabil, dan dapat diandalkan. Aspek keamanan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Baca Juga:
Bank Rohil Segera Hadir di Balam, Wujudkan Pelayanan Lebih Dekat kepada Masyarakat
Terkait integrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), Diskominfotiks Rokan Hilir telah memulai proses sejak 2024. Namun demikian, insiden serangan ransomware terhadap PDN menjadi catatan penting tentang urgensi sistem cadangan.
“Kami mendukung penuh program transformasi digital nasional. Namun, peristiwa di PDN menjadi pembelajaran kolektif akan pentingnya diversifikasi sistem dan kesiapan cadangan. Layanan publik tidak boleh terganggu akibat risiko keamanan,” imbuh Indra.
Sebagai langkah mitigasi risiko, infrastruktur digital Diskominfotiks turut diperkuat dengan fitur-fitur lanjutan, seperti deteksi malware berbasis AI, URL filtering, intrusion prevention and detection system (IPS/IDS), proteksi terhadap advanced persistent threats (APT), keamanan surel, serta audit risiko secara berkala.
