RIAU.WAHANANEWS.CO, Rokan Hilir — Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang digulirkan Pemerintah untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional di Kecamatan Kubu-Kuba, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, menuai sorotan. Sejumlah petani padi mengeluhkan tidak menerima bantuan olah lahan, benih padi, maupun racun hama pada program Oplah tahun 2024 dan 2025.
Berdasarkan hasil investigasi LSM KPK Independen Rokan Hilir, ditemukan ratusan petani padi yang lahannya masuk dalam program Oplah, namun tidak tersentuh bantuan. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya transparansi dalam penyaluran bantuan, bahkan disinyalir membuka peluang penyelewengan oleh oknum tertentu.
Baca Juga:
Wakil Bupati Rohil Jhoni Charles Resmi Lepas Bantuan Donasi IKM Rohil untuk Korban Bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh
“Ratusan petani padi di kecamatan Kubu dan kecamatan Kuba( kubu babussalam ) yang lahannya ikut Oplah tidak menerima bantuan penjetoran, benih padi, maupun racun hama. Kami meminta Kejaksaan Tinggi Riau turun langsung memeriksa pengurus Gapoktan, Kelompok Tani, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kubu-Kuba. Ketika dipertanyakan, pihak-pihak terkait justru saling lempar tanggung jawab,” ujar Supiar, anggota LSM KPK Independen, saat ditemui di Parit Nol, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga:
Ratusan Hektar Lahan Negara Digarap Pengusaha, KPH Sedinginan Pasang Plang Larangan di Sungai Pinang
Keluhan petani ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Program Ketahanan Pangan Nasional yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada pangan, hanya bersifat formalitas di tingkat pelaksanaan.
Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kubu, Imran, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelum bantuan disalurkan.
“Saya sendiri sudah turun langsung ke lahan Oplah dan menyampaikan informasi bantuan kepada para ketua kelompok tani,” kata Imran.
Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan sejumlah ketua kelompok tani. Mereka mengaku tidak mengetahui secara rinci jenis dan bentuk bantuan Oplah yang seharusnya diterima. Informasi terkait bantuan tersebut baru mereka ketahui setelah munculnya pemberitaan di media online.
Para petani padi Oplah di Kecamatan Kubu dan kecamatan Kuba berharap adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan. Mereka menilai keterbukaan sangat diperlukan agar program pemerintah tidak diselewengkan oleh oknum tertentu, sehingga tidak merugikan petani maupun keuangan negara.
[Redaktur: Adi Riswanto]
