RUAU.WAHANANEWS.co, Rohil - Persoalan gaji honorer serta tunjangan pegawai yang tak kunjung dibayarkan beberapa bulan terakhir, menjadi bahan politisasi untuk menjatuhkan nama calon bupati Rohil petahana Afrizal Sintong.
Dengan tegas, Afrizal Sintong mengungkapkan akar persoalan belum dibayarkan baik gaji tenaga honorer, tunjangan pegawai maupun tunjangan P3K tersebut karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
Baca Juga:
Kampanye Akbar, Heri-Sholihin Tekankan ’Perubahan’ untuk Kota Bekasi
"Sekarang semua kegiatan tidak bisa dibayarkan karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan. Padahal, APBD Perubahan telah kita sahkan dan telah di verifikasi oleh Provinsi dan telah turun ke Rohil," ungkap Afrizal Sintong saat menggelar kampanye dialogis di bagan punak pesisir, Minggu (17/11/2024) malam.
Usai di verifikasi oleh Provinsi dan turun kembali ke Rohil lanjutnya, APBD Perubahan itu kemudian harus ditandatangani oleh Plt Bupati.
"Kalau tidak di teken maka tidak akan dapat di jalankan. Ini tak boleh di politisasi, uang kas kita ada hampir 1 triliun, namun saat ini tidak di teken oleh Plt Bupati, setelah saya masuk tanggal 25 baru bisa saya tandatangani dan tanggal 28 baru bisa kita bayarkan baik gaji honorer, tunjang pegawai maupun tunjangan P3K," paparnya.
Baca Juga:
Warga Krayan Tegaskan Dukungan Penuh untuk Paslon Gubernur Kaltara Nomor 3
Afrizal Sintong juga mengaku tak paham dengan pernyataan Plt Bupati di beberapa media sosial maupun media online.
"Kalau ada salah APBD Perubahan ini tentu tidak akan turun dari provinsi karena telah di verifikasi oleh bagian hukum provinsi. Ini merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Rohil bukan kepentingan saya, jangan ini dijadikan bahan politisasi," terangnya.
Selama ini tambah Afrizal Sintong lagi, dirinya sengaja diam agar APBD Perubahan tersebut ditandatangani oleh Plt Bupati. Namun hal tersebut semua sia-sia.
